Dalam beberapa survei yang sudah dirilis menyangkut pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta, Gubernur petahana, Basuki Tjahaja Purnama, mendapat dukungan yang signifikan. Popularitasnya nyaris 100 persen, dan elektabilitasnya di kisaran angka 50 persen atau lebih. Banyak kalangan menganggap, termasuk Basuki sendiri, tingginya popularitas dan elektabilitas ini merupakan anomali.

Anomali merupakan sesuatu yang berada di luar kebiasaan. Dalam bahasa lain penyimpangan atau keanehan yang terjadi. Saya lebih suka memaknai sebagai bentuk penyimpangan dalam pengertian yang positif atau konstruktif. Misalnya sesuatu yang dianggap negatif namun berdampak positif itulah anomali.

Dukungan terhadap Basuki bisa disebut anomali karena tiga sebab. Pertama, Basuki merupakan representasi dari minoritas kuadrat. Minoritas dari segi agama, dan minoritas dari segi suku (ras). Dalam tataran yang normal, agama dan ras merupakan dua aspek yang memiliki keterkaitan yang signifikan antara pemilih dan yang dipilih.

Karena faktor suku misalnya, Jusuf Kalla pernah berujar bahwa dirinya tidak akan bisa menjadi presiden RI karena bukan berasal dari Jawa, suku mayoritas Indonesia. Dalam memilih pasangan calon presiden, mempertimbangkan kejawaan untuk salah satu dari pasangan menjadi keniscayaan.

Dalam soal agama, bukan sekedar representasi, bahkan sebagai non-Muslim, Basuki digempur dengan dalil-dalil yang mengharamkan umat Muslim untuk memilih pemimpin non-Muslim.

Kedua, Basuki selalu dikait-kaitkan dengan kasus tindak pidana korupsi, terutama pada kasus pembelian tanah Rumah Sakit Sumber Waras dan pada kasus reklamasi pantai utara Jakarta. Soal apakah tuduhan itu benar atau tidak, bukan hal yang penting bagi mereka yang tidak menyukai Basuki, tapi tuduhan yang bertubi-tubi itu, pada tataran yang normal mestinya akan menggerus popularitas Basuki.

Ketiga, Basuki dituduh anti rakyat kecil karena kebijakan-kebijakannya yang tegas dalam menertibkan beberapa tempat yang menjadi hunian rakyat kecil, seperti dalam kasus relokasi warga Kampung Pulo (Jakarta Timur), Kalijodo (Jakarta Barat), dan kawasan Luar Batang (Jakarta Utara). Menurut data demografi, warga Jakarta mayoritas merupakan kalangan menengan ke bawah. Mereka inilah yang menurut para pembenci Basuki merupakan warga yang dipinggirkan oleh kebijakan-kebijakan Basuki.

Lantas mengapa Basuki tetap disukai dan didukung oleh mayoritas warga Jakarta yang dalam ukuran normal seharusnya tidak mendukungnya? Ada tiga jawaban untuk pertanyaan ini.

Pertama, karena keberhasilan Basuki dalam mereformasi birokrasi di Jakarta. Warga Jakarta merasakan betul perubahan yang terjadi dalam sistem birokrasi, yang sebelumnya lambat menjadi serba cepat, yang sebelumnya koruptif menjadi bersih. Dalam pengurusan KTP, kartu keluarga, dan hal-hal lain yang terkait langsung dengan kebutuhan warga, dapat dilayani dengan cepat dan tanpa biaya.

Kedua, tingkat kepuasan publik yang tinggi terhadap kinerja Basuki berjalan paralel dengan tingkat elektabilitasnya. Bagi para petahana, penilaian kepuasan kinerja menjadi faktor utama untuk menjadikannya terpilih kembali. Justru menjadi sangat aneh jika kepuasan terhadap kinerja tidak dibarengi dengan tingginya elektabilitas.

Ketiga, berdasarkan kedua fakta di atas, warga Jakarta masuk dalam kategori pemilih yang rasional. Memilih bukan berdasarkan alasan-alasan yang subjektif dan emosional, melainkan berdasarkan pada alasan-alasan yang objektif dan rasional. Maka, perbedaan agama, suku, dan tuduhan-tuduhan yang dinilai tidak objektif tidak akan banyak berpengaruh bagi para pemilih rasional.

Di luar ketiga hal di atas, bisa jadi, keluhan-keluhan tentang Basuki yang selama ini terekspose, terutama di media sosial, berasal bukan dari warga Jakarta. Mereka pada umumnya berasal dari kota-kota penyangga Jakarta seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Penduduk yang berasal dari kota-kota penyangga ini pada umumnya tidak puas dengan keberadaan kotanya sendiri yang masih diliputi beragam persoalan, terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik, kemacetan, dan banjir.

Ketidakpuasan mereka kemudian ditimpakan juga pada Jakarta karena dalam aktivitas sehari-harinya lebih banyak dilakukan di Jakarta, baik disebabkan karena keberadaan tempat pekerjaan maupun karena alasan-alasan lain yang membuat mereka lebih banyak berada di Jakarta.

Padahal, dalam survei-survei yang menyangkut kinerja Basuki, mereka yang bukan penduduk Jakarta ini tidak termasuk dalam objek survei. Keluhan-keluhan mereka tentang Jakarta (yang sebenarnya imbas dari ketidakpuasan mereka pada kotanya sendiri) tidak terekam dalam temuan survei sehingga tidak ada korelasinya dengan tingkat kepuasan dan keterpilihan Basuki.

Jadi, kalau ada ungkapan, semakin dicaci maki, Basuki akan semakin disukai, ini sama sekali bukan karena anomali, tapi karena yang mencaci maki Basuki adalah mereka yang masih menilai dan memilih pemimpin berdasarkan alasan-alasan yang subjektif dan emosional, sementara warga Jakarta pada umumnya menilai dan memilih berdasarkan alasan-alasan yang objektif.

Atau bisa jadi, karena yang mencaci maki Basuki pada umumnya bukan merupakan penduduk Jakarta yang otomatis tidak memiliki hak pilih di Jakarta. Mereka hanya menjadikan Jakarta dan gubernurnya sebagai sasaran sumpah serapah dari permasalahan-permasalahan hidup yang mereka hadapi.

Leave A Comment