Sebentar lagi kita akan menapaki tahun baru. Tentu muncul sejumlah harapan akan adanya perbaikan di berbagai bidang, utamanya bidang politik yang menjadi hulu dari hampir semua masalah yang timbul di negeri ini.

Harus diakui, Indonesia merupakan ranah pertaruhan kepentingan politik paling khas di kawasan Asia Tenggara. Indonesia berhasil melewati berbagai perkiraan buruk, antara lain tentang demokrasi yang tidak bisa tumbuh dan peranan militer yang terlalu dominan. Kenyataannya, demokrasi bisa tumbuh, walaupun belum mencapai tujuan-tujuan utamanya, yakni pemberdayaan rakyat demi kepentingan rakyat itu sendiri.

Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu 2014 menunjukkan betapa Indonesia masih mempunyai modal politik cukup kuat untuk menyambungkan aspirasi rakyat dengan kehendak elite politik.  Keterlibatan masyarakat sipil dalam kegiatan-kegiatan politik, utamanya dalam mendukung kandidat presiden yang dinilai baik begitu tampak menumbuhkan optimisme.

Begitu pun dengan penyelenggaraan Pilkada secara serentak di sebagian wilayah/daerah Indonesia 9 Desember lalu. Semua menunjukkan gejala yang relatif positif.  Bahwa masih ada dugaan-dugaan kecurangan adalah hal yang biasa dalam muncul dalam setiap kompetisi. Yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapinya secara positif. Kalau pun ada sisi negatifnya, lebih karena kedewasaan berpolitik yang nyata, terutama dalam membedakan mana calon pemimpin yang genuine dan mana yang hasil polesan media.

Keterlibatan public secara aktif dalam partisipasi politik merupakan investasi bermata dua. Ia menjadi preseden yang baik pada saat direspon dengan kebijakan-kebijakan yang konstruktif oleh pemerintah, namun bisa menjadi krisis politik yang buruk, atau bahkan traumatis jika yang muncul kemudian adalah akumulasi kekecewaan terhadap pemerintah. Untuk menghindari kemungkinan buruk ini, sejumlah langkah positif perlu digalakkan pemerintah, setidaknya bisa memberikan harapan yang terang di masa depan.

Mencermati kebijakan politik dan ekonomi Joko Widodo-Jusuf Kalla, hingga sejauh ini, belum memberikan dampak positif yang bisa dirasakan secara signifikan. Mungkin karena masih dalam tahapan konstruksi dan penataan hingga harus masih menunggu satu atau dua tahun lagi. Tapi setidaknya ada tanda-tanda yang jelas menuju kearah perbaikan di berbagai sektor. Pada saat indikator perbaikan itu belum tampak, dikhawatirkan akan tumbuh public distrust yang berdampak buruk pada tingkat legitimasi politik pemerintah.

Hal yang paling banyak hilang dalam penyelenggaraan Negara dewasa ini adalah keadaban publik. Etika pejabat Negara terpuruk hingga titik terendah, terutama pada saat ditunjukkan drama (dugaan) persekongkolan jahat yang dilakukan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat untuk menguasai 20 persen saham PT Freeport Indonesia, dengan mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden pula. Ibarat nila setitik merusak susu sebelanga, tindakan buruk ini berdampak pada persepsi publik terhadap pejabat Negara secara umum.

Tetapi yang patut kita syukuri, perilaku masyarakat justru semakin dewasa. Upaya membenturkan masyarakat sipil,  termasuk di daerah-daerah yang rawan konflik, tidak lagi bisa mencapai hasil yang maksimal sebagaimana diharapkan kalangan provokator yang mengambil keuntungan politik danfinansial. Prediksi-prediksi akan masifnya infiltrasi gerakan Negara Islam Irak dan Syiria (NIIS)  ketanah air juga nyaris nihil. Sempat muncul mural lambing bendera NIIS di sejumlah tempat. Tapi tampaknya hanya provokasi sesaat yang tidak berdampak luas.

Selain itu, dugaan munculnya konflik dengan negara lain akibat penerapan hukuman mati terhadap warga Negara asing pada April 2015 juga tidak terbukti. Ketegangan sempat muncul, misalnya dengan Australia,tapi tidak berumur panjang.  Ancaman Tony Abbott, PM Australia  saat itu, terbukti hanya gertak sambal. Sekarang semuanya sudah kembali seperti semula.

Masyarakat tampaknya sudah semakin sadar betapa aktor-aktor jahat berada di balik berbagai kerusuhan yang mengorbankan hubungan baik antar tetangga, antar agama dan antar etnis, juga antar negara. Kalaupun masih terdapat berbagai kelemahan dari segi penegakan hukum yang masih cenderung tajam ke bawah dan tumpul ke atas, toh kita masih melihat arah kedewasaan rakyat yang melegakan.

Untuk tahun 2016, saya kira yang mendesak dilakukan adalah upaya penyeimbangan antara logika dan nurani, antara aturan dan etika, dan antara kepentingan pribadi dan publik. Indonesia memang sedang beranjak menjadi Negara demokrasi terbesar ketiga setelah Amerika Serikat dan India. Akan tetapi, model demokrasi Indonesia barangkali tidak akan sama atau mirip dengan salah satunya, karena perjalanan kehidupan demokrasi kita juga berbeda.

Yang kita harapkan, pada masa datang antara pertumbuhan demokrasi dan peningkatan kesejahteraan rakyat bisa berjalan beriringan. Tidak boleh hanya demokrasi yang mekar, sementara jumlah penduduk busung lapar makin bertambah, yang buta aksara makin membengkak, dan yang tuna wisma makin banyak.

Setiap kekuatan elite politik harus mulai menyadari dan melakukan introspeksi secara serius, betapa rakyat tidak membutuhkan mereka. Justru merekalah yang memerlukan rakyat. Dengan sikap mental seperti itu, setiap elemen politik haruslah ekstra hati-hati dalam menerjemahkan keinginan rakyat. Kalau terus-menerus menyinggung perasaan rakyat, tentulah makna politik menjadi hampa, dan kehadiran polititisi dalam panggung politik sama halnya dengan parasit yang menggerogoti kesuburan pohon demokrasi.

Wajah politik tahun 2016 harusnya jauh lebih baik ketimbang 2015. Sebagian program pemerintah sudah mulai kelihatan hasilnya, atau setidaknya sudah mulai tampak wujudnya, terutama dalam bidang perbaikan infrastruktur. Sentra-sentra industri yang bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi mulai dibangun.

Kekuatan supra struktur politik juga mulai mengarah pada titik keseimbangan sehingga suasana bekerja dan saling mengontrol bisa berjalan konstruktif. Lembaga-lembaga Negara selain eksekutif dan legislative diharapkan ikut berperan aktif dalam menjaga politik keseimbangan sehingga semua elemen Negara berada dalam satu semangat untuk membangun masa depan Indonesia yang lebih baik.

Ego sektoral yang tumbuh dan berawal dari rasa kecewa teramat dalam akibat kalah Pemilu –baik Pileg maupun Pilpres—sudah waktunya dibuang jauh-jauh. Sekarang waktunya bahu-membahu mengupayakan terbangunnya Indonesia yang maju, modern, menjunjung tinggi keadilan, dan bisa meraih kesejahteraan yang proporsional. Untuk mengarungi masa depan yang lebih baik, dibutuhkan kebersamaan antar berbagai komponen bangsa.

Leave A Comment