Proses pemilu kepala daerah (Pilkada) yang dilakukan serentak di sebagian wilayah Indonesia sudah mulai memasuki tahap-tahap krusial. Kampanye dan debat kandidat sudah digelar di sejumlah daerah. Secara umum berjalan lancar dan tertib.

Harus diakui, suasana kampanye Pilkada kali ini jauh lebih tertib dibandingkan Pilkada sebelumnya. Hal ini mungkin karena sesuai aturan main, hanya penyelenggara (KPUD) yang berhak memasang atribut kampanye, lokasi pemasangan, hingga kampanye di media massa atau media elektronik. Kampanye Pilkada relatif berjalan secara adil.

Penyelenggaraan Pilkada yang adil akan menjadi awal yang baik bagi proses demokratisasi di tingkat lokal. Hal ini penting kita garisbawahi karena proses Pilkada sebelumnya, masih sangat jauh dari keadilan. Terdapat banyak kecurangan, manipulasi, juga ketimpangan antara kandidat kaya dengan yang miskin. Pada Pilkada kali ini, kecurangan, menipulasi, dan ketimpangan itu relatif bisa diminimalisasi.

Para petahana yang biasanya bisa dengan mudah memanipulasi dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) untuk kepentingan kampanye politik Pilkada, kali ini sudah sulit melakukannya. Kalau pun masih dilakukan, kemungkinan munculnya protes dan gugatan akan lebih mudah karena delik pelanggarannya relatif bisa dideteksi. Ada pengawasan melakat dari warga masyarakat.

Tinggal, bagaimana nuansa keadilan ini terus dipertahankan sampai hari “H”, pada saat penghitungan suara, dan hingga hasil Pilkada secara resmi diumumkan. Meskipun mungkin ada pemenang Pilkada yang perolehan suaranya tidak signifikan karena perbedaan yang tipis, jika sudah dilakukan dengan tingkat keadilan yang tinggi maka publik pasti akan memberi dukungan sepenuhnya.

Masa-masa kritis biasanya akan terjadi  ketika menjelang pemungutan suara. Para kandidat yang kaya, atau yang didukung orang-orang kaya (biasanya disebut sebagai bandar atau bohir), berpotensi melakukan apa yang sering kita sebut dengan serangan fajar. Yakni melakukan serangan dengan cara memberi uang kepada segenap calon pemilih pada saat fajar (menjelang subuh), beberapa jam menjelang pemilihan. Tujuannya tentu saja agar kandidat yang didukungnya bisa dipilih.

Praktik serangan fajar ini sama artinya dengan menyogok. Membayar dengan uang untuk suatu pekerjaan yang tidak seharusnya dibayar. Tujuannya agar yang diberi uang memilih seseorang yang dikehendaki sang penyogok. Praktik kotor ini terus-menerus terjadi dan sulit dikontrol karena biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan mekanisme kerjanya seperti mafia, ada bandar, pengawas, dan penanggungjawab lapangan. Mereka bekerja secara sistematis. Akan lebih sulit lagi diungkap jika ada oknum penyelenggara Pilkada (KPU/D atau Pan/Bawaslu) yang terlibat.

Selain menjelang pemungutan suara, saat yang juga krusial adalah pada saat penghitungan suara. Kecurangan biasanya terjadi di TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang tidak memiliki saksi-saksi lengkap, yang saksinya hanya dimonopoli oleh salah satu kandidat. Kecurangan berikutnya terjadi pada saat hasil perhitungan suara berpindah dari TPS ke Kecamatan, di sini kerap terjadi penggelembungan, atau mungkin juga pemindahan suara.

Untuk menghindari kecurangan pada saat-saat krusial ini, pengawasan Pilkada harus ditingkatkan dengan berjenjang dan menyeluruh. Berjenjang artinya, ada pola kerja yang tidak terputus dari tingkat TPS hingga sampai di KPUD, dan menyeluruh artinya dilakukan oleh semua pihak yang tidak hanya bertanggungjawab, tapi juga mereka yang peduli pada perbaikan proses demokratisasi di daerah ini.

Kita tak bisa mengandalkan pengawasan Pilkada hanya pada panitia pengawas pemilu, atau pada saksi-saksi yang formal baik dari partai politik maupun lembaga-lembaga pengawas pemilu partikelir. Pengawasan bisa dilakukan oleh siapa pun dengan melibatkan seluruh warga negara yang peduli.

Cara pengawasan yang efektif bisa dilakukan, misalnya melalui teknologi aplikasi pengawasan Pilkada yang bisa diakses semua jenis telepon selular, dengan cara kerja menyerupai jurnalisme warga (citizen jurnalism). Dengan aplikasi ini, siapa pun bisa meliput kegiatan penghitungan suara di TPS-TPS dan mengabadikannya dengan kamera atau video lalu mengunggahnya melalui aplikasi pengawasan Pilkada.

Menyelamatkan saat-saat krusial dengan pengawasan yang ketat dan sistematis akan berdampak pada hasilnya yang valid dan sulit untuk digugat. Karena itu, kemungkinan konflik pasca Pilkada juga bisa diminimalisasi. Konflik biasanya terjadi karena dipicu oleh kecurangan-kecurangan. Minimnya kecurangan akan berdampak positif pada minimnya konflik.

Menjalankan Pilkada secara adil sama artinya dengan menyelamatkan demokrasi. Demokrasi tanpa keadilan akan menjadi demokrasi artifisial. Demokrasi menipu, yang dibangun atas dasar kecurangan-kecurangan. Jika demokrasi pada tingkat Pilkada bisa kita bangun dengan baik niscaya di tingkat nasional pun bisa kita lakukan dengan baik. Penguatan demokrasi di tingkal lokal akan menjadi landasan yang kokoh bagi demokrasi di tingkat nasional.

 

Leave A Comment