Dinamika politik menjelang Pilkada DKI Jakarta mulai berdenyut. Masih lama, kurang dari dua tahun, tapi panasnya mulai terasa. Setelah beberapa tokoh mengumumkan diri maju menantang Basuki Tjahaja Purnama, kita akan terus memantau seberapa besar peluang mereka. Meskipun masih terlalu dini untuk memastikan siapa yang akan memenangkan kompetisi, tapi prediksi-prediksi awal bisa dijadikan starting point.

Kompetisi politik merupakan arena yang sangat cair. Fluktuasi dukungan publik bisa berubah setiap saat. Para penantang Basuki bisa menggunakan sejumlah cara untuk menaikkan popularitasnya. Tapi bagi Basuki, sebagai petahana, hanya ada satu cara yang paling efektif untuk bisa bertahan di kursinya, yakni dengan menunjukkan kinerja yang baik di mata publik.

Ada ungkapan klasik yang tetap aktual sampai saat ini, actions speak lauder than words. Tafsirannya bahwa perhatian yang terus-menerus disertai dengan tindakan-tindakan nyata yang membawa manfaat bagi orang banyak, jauh lebih nyaring di telinga publik ketimbang jargon-jargon kosong yang sering diteriakkan para demagog di panggung-panggung kampanye politik. Artinya, bagi politisi, apalagi yang menduduki jabatan eksekutif, kinerja adalah segala-galanya.

Untuk mengetahui penilaian publik terhadap kinerja Basuki terutama pada aspek-aspek krusial seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi publik; bagaimana peluangnya untuk bertahan; serta bagaimana peluang para penantangnya, baru-baru ini, Rabu (14/10/2015),  Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis hasil survai tentang “Ahok dan Para Penantangnya untuk DKI 1”.

Hasilnya, seperti dugaan yang saya tulis dua minggu lalu di majalah ini, Basuki (Ahok) jauh lebih unggul dibandingkan lawan-lawannya. Dia mendapatkan 35% dari 631 responden, sementara Walikota Bandung, Ridwan Kamil, hanya dipilih 3%. Calon-calon lainnya seperti Walikota Surabaya Tri Rismaharini dan pengusaha nasional Sandiaga Uno hanya meraih dukungan dibawah 2%.

Keunggulan Basuki ini berbanding lurus dengan evaluasi positif dari penilaian masyarakat terhadap kinerjanya. Mayoritas responden (64%) mengaku puas dengan kinerja Basuki.  Penilaian baik dan sangat baik terhadap pelaksanaan pemerintahan mencapai 46%, jauh di atas 16% responden yang menilainya buruk. Untuk layanan publik di Kelurahan dan Kecamatan 85% responden menilai baik dan sangat baik. Dan, untuk kondisi keamanan dinilai baik dan sangat baik oleh 72% responden.

Pada aspek-aspek krusial seperti pendidikan (gedung-gedung sekolah), jalan raya (transportasi) dan kesehatan (rumah sakit/puskesmas) juga dinilai sangat positif, masing-masing oleh 84%, 73%, dan 87% responden. Juga terhadap layanan listrik (90%), ketersediaan air bersih (81%), dan keteraturan pedagang kakilima (51%). Sedangkan untuk masalah banjir yang selama ini banyak dikeluhkan warga, belum bisa dinilai karena survai dilakukan pada saat Jakarta relatif kekeringan. Tapi dengan sudah direlokasinya warga Kampung Pulo, Jakarta Timur, yang menjadi langganan banjir, keluhan warga kemungkinan akan sedikit berkurang.

Yang menarik, dari segi agama, dukungan terhadap Gubernur petahana juga jauh lebih unggul dibandingkan tokoh-tokoh yang selama ini diklaim para pemuka agama (Muslim) sebagai calon pengganti Basuki. Oleh responden yang beragama Islam, Basuki dipilih oleh 19%. Sementara Ridwan Kamil. Fauzi Bowo, dan Tri Rismaharini masing-masing hanya didukung 3%, 2%, dan 2% responden.

Dengan mencermati angka-angka dukungan dan penilaian ini, tampaknya publik, dalam hal ini warga Jakarta, sudah memahami betul bagaimana seharusnya menilai seorang pejabat publik. Bukan didasarkan pada suku, agama, atau dukungan partai politik, tapi lebih ditujukan pada kinerjanya yang memang layak diapresiasi. Pejabat publik yang sangat menaruh perhatian pada aspek-aspek spiritual, belum tentu mendapatkan apresiasi jika kinerjanya tidak paralel  dengan tingkat keberagamaannya.

Lantas siapa yang selama ini banyak mengritik dan mengeluhkan kinerja Basuki? Tampaknya bukan warga Jakarta, melainkan mereka yang bekerja dan hilir-mudik memadatkan dan memanfaatkan jalan-jalan raya di Jakarta. Tiap hari ada di Jakarta tapi tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Jakarta. Mereka mengeluh karena setiap hari berhadapan dengan kemacetan Jakarta.

Bagi warga Jakarta sendiri, kemacetan itu tidak menjadi masalah besar karena dua hal: pertama, kemacetan sudah dianggap lumrah. Surabaya, Yogyakarta, Bandung, Palembang, Makassar, Bogor, dan kota-kota besar lainnya memiliki tingkat kemacetan lalu lintas yang relatif sama dengan Jakarta. Kedua, kemacetan Jakarta saat ini menyimpan harapan baru yang baik di masa mendatang karena sedang dikerjakan banyak proyek penambahan jalur, termasuk jalur Mass Rapid Transit (MRT) yang diyakini akan banyak membantu perbaikan sistem transportasi dalam kota Jakarta.

Hasil survei tentu belum bisa dikatakan sepenuhnya mewakili penilaian seluruh warga Jakarta. Tapi karena berdasarkan metode yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademis, setidaknya bisa menjadi gambaran awal yang objektif tentang bagaimana dukungan publik terhadap Basuki. Kebencian publik terhadap Basuki yang selama ini banyak disuarakan elite politik ternyata tidak terbukti di lapangan.

Leave A Comment