Sementara pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla menghadapi krisis pelambatan ekonomi yang berimplikasi kurang baik bagi upaya-upaya penyejahteraan rakyat, disadari atau tidak, parlemen yang menjadi penyeimbang kekuasaan pemerintah juga mengalami krisis yang mungkin dampaknya lebih buruk dari krisis pemerintah jika tidak cepat-cepat diatasi.

Dari hasil jajak pendapat yang dilakukan berbagai lembaga survei, juga oleh sejumlah media, citra parlemen selalu terpuruk di mata publik. Yang harus disadari, citra yang buruk berarti mengindikasikan kepercayaan yang buruk pula. Dengan kondisi seperti ini, sulit dibayangkan parlemen mampu membangun hubungan baik dengan mitra kerjanya, baik pemerintah maupun non pemerintah.

Ada sejumlah kasus yang membuat parlemen mengalami krisis kepercayaan: Pertama, terkait Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto dan salah satu wakilnya, Fadli Zon yang ikut nimbrung dalam kampanye Donald Trump, salah satu bakal calon presiden Amerika Serikat dari Partai Republik. Kedua, kunjungan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan ke China yang mengundang kontroversi. Ketiga, soal rencana kenaikan tunjangan yang memicu makian rakyat terhadap wakil-wakilnya sendiri. Dan masih banyak kasus-kasus lain yang secara umum memerahkan rapor parlemen.

Krisis kepercayaan terhadap parlemen harus diakhiri sebelum menyentuh titik nadir yang sulit diatasi. Dampak negatifnya jelas sangat destruktif. Ketidakpercayaan pada parlemen bisa menjadi indikator ketidakpercayaan publik pada partai politik secara umum. Padahal fungsi partai politik sangat signifikan dalam negara demokrasi, yakni sebagai salah satu pilar yang di dalamnya terakumulasi proses-proses perencanaan pembangunan bangsa secara umum. Jika pilar demokrasi ini tidak dipercaya lagi, maka akan suramlah masa depan demokratisasi di negeri ini.

Setiap anggota parlemen seyogianya memahami betul apa-apa saja yang harus dilakukan untuk menaikkan citranya. Sebagai penyalur aspirasi publik, seharusnya setiap anggota parlemen mendapatkan dukungan, terutama dalam melakukan kontrol atas kinerja pemerintah yang saat ini dinilai kurang baik. Sikap sinis publik selama ini selayaknya dihentikan dengan cara mulai menyusun agenda atau program kerja yang konstruktif dan terukur.

Untuk melakukan kontrol yang efektif, pada saat pemerintah menetapkan program kerja Nawacita dengan sejumlah quick wins di setiap kementerian, ada baiknya parlemen juga menyusun agenda yang bisa menarik perhatian publik, misalnya masing-masing komisi mengungkapkan program-program unggulan, terutama di bidang pengawasan dan regulasi. Prioritasnya tentulah disesuaikan dengan kebutuhan komisi-komisi yang dibentuk, dengan mengaitkannya dengan kebutuhan rakyat.

Selama ini, publik sebagai pemilih , tidak mengetahui secara pasti apa yang sedang dan akan dilakukan orang-orang yang telah dipilihnya untuk duduk di parlemen.Yang publik tahu malah hal-hal yang buruk. Dengan mengumumkan pada publik mengenai program-program unggulan yang konstruktif bagi kehidupan bersama, pasti akan membuat publik senang dan tidak menyesal dengan memilih mereka.

Jika parlemen bisa merencanakan dan melakukan program-program yang konstruktif, pemerintah tinggal menyesuaikan diri. Tentunya cara kerja parlemen berbeda dengan pemerintah, namun kita yakin bahwa tujuan masing-masing tentulah mempercepat keluarnya Indonesia dari krisis, terutama krisis ekonomi. Seluruh energi positif yang ada di parlemen dan pemerintah selayaknya diarahkan demi kepentingan itu. Banyaknya rakyat miskin di republik ini telah memperlambat proses pemulihan ekonomi.

Itikad untuk keluar dari krisis ini mestinya juga menjadi tekad dari pemimpin-pemimpin politik. Harapan ini terutama ditujukan kepada para pimpinan partai pengusung pasangan kontestan pemilihan presiden yang gagal meraih kemenangan pada pemilihan presiden lalu. Bagaimanapun, selama masa kampanye, kedua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden itu telah sama-sama bertekad memberikan yang terbaik dalam diri mereka untuk kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Sejumlah slogan telah mereka kumandangkan dengan nada yang menggairahkan.

Ketimbang terus bertengkar, selayaknya masing-masing kita berpikir untuk bisa menyumbangkan gagasan terbaik yang dimiliki demi kepentingan yang lebih luas. Usai pemilu selayaknya membuka peluang bagi penyatuan berbagai pandangan yang sempat saling dibenturkan selama masa kampanye. Kalaupun ada pihak yang ingin meneruskan perebutan kursi presiden dan wakil presiden, selayaknya menunggu lima tahun lagi, bukan malah memulainya hari ini dengan berharap pemerintahan baru akan jatuh di tengah jalan.

Sebagai perwakilan partai politik dan konstituen politik di daerah pemilihannya, anggota parlemen memiliki peran untuk mengumpulkan berbagai gagasan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas ini. Selain memang harus menjalankan tugasnya, baik di bidang pengawasan, legislasi maupun penyusunan anggaran, anggota parlemen juga punya beban lain, yakni menampung aspirasi publik. Jangan sampai agenda setting dari masing-masing partai politik demi tujuan sektoral justru menggantikan agenda-agenda nasional, terutama untuk menata Indonesia baru agar tampil lebih baik dan apik di masa datang.

Untuk itulah, prioritas program parlemen seyogianya ditujukan kepada persoalan riil yang dihadapi oleh masyarakat. Bencana kabut asap dan kekeringan di beberapa daerah, selayaknya menjadi perhatian bersama. Mestinya memang pemerintah dan parlemen sudah mempunyai sistem kerja tersendiri untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang sudah rutin ini.

Leave A Comment