Setelah agak lama tidak terdengar, istilah petugas partai kembali mencuat, yang mencuatkan masih tokoh yang sama, yakni Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputeri.

Kita tentu masih ingat, gara-gara istilah petugas partai pada era kampanye Pemilihan Presiden, Joko Widodo menjadi bulan-bulanan lawan politik, dibully di media sosial dan dilecehkan oleh para pengamat yang tidak netral. Dan kini, setelah enam bulan menjadi Presiden, Jokowi masih juga disebut petugas partai.

Tentu saja, frasa petugas partai itu mengundang kontroversi di tengah-tengah masyarakat. Meskipun para aktivis PDIP sudah berupaya menjelaskan duduk persoalannya, toh tetap saja tidak berhasil meyakinkan publik, petugas partai tetap menjadi frasa yang menyiratkan disfungsi presidensialisme. Bagaimana mungkin Jokowi yang sudah menjadi kepala negara dan pemerintahan masih juga disebut sebagai petugas partai.

Sejatinya, secara real politik tidak ada yang salah dari ucapan Megawati. Mengapa Presiden Jokowi disebut sebagai petugas partai karena memang partailah yang menugaskannya sebagai calon presiden. Tanpa diajukan oleh partai politik, Jokowi tidak bisa menjadi calon Presiden.

Jika partai kita umpamakan sebagai tangga maka setelah Jokowi berhasil menduduki jabatan presiden, ia tak boleh melupakan tangganya. Apalagi statusnya sebagai kader partai tetap melekat pada dirinya. Megawati menyampaikan realitas politik apa adanya.

Masalahnya, publik menginginkan Jokowi tampil sebagai Presiden yang tak hanya milik PDIP.Sebagai Presiden RI yang harus memberikan loyalitasnya hanya kepada negara, bukan pada partai politik yang mengusungnya. Maka pada saat Jokowi menghadiri pembukaan Kongres PDIP di Bali baru-baru ini dengan mengenakan baju merah, ia pun dikecam publik sebagai bentuk penyalahgunaan jabatan. Karena kehadiran Jokowi di Bali nota bene sebagai Presiden, bukan sebagai kader partai, apalagi sebagai petugas partai.

Frasa petugas partai berkonotasi negatif karena berupaya membalikkan loyalitas Presiden kepada partai, padahal secara faktual Presiden dipilih langsung oleh rakyat, dan pada kasus Jokowi, perbedaan jumlah pemilihnya sangat jauh dari jumlah pemilih PDIP.Pada Pemilu 2014, Jokowi meraih 70.997.833 suara (53,15%) sementara PDIP “hanya” meraih 23.316.393 suara (18,95%). Jadi milik siapakah Jokowi?

Protes publik terhadap pernyataan Megawati harus dipahami sebagai refleksi dari kesadaran akan pentingnya membangun loyalitas pejabat negara, apalagi seorang Presiden yang dipilih rakyat sebagai kepala negara. Selain itu, protes publik juga harus dipahami sebagai peringatan bahwa suara rakyat yang telah disalurkan melalui pemungutan suara, bukanlah cek kosong yang bisa dimanipulasi atau dibelokkan untuk kepentingan partai dan kelompoknya.

Kesadaran publik ini menjadi sangat penting mengingat kondisi partai-partai saat ini terpuruk akibat ulah negatif kader-kadernya. Bayangkan baru beberapa saat Megawati menyampaikan pidato dan menegaskan soal “petugas partai”, tiba-tiba dikabarkan ada kader PDIP yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tentu akan sangat buruk jika Jokowi dianggap sebagai petugas partai korup.

Andaikan partai-partai saat ini benar-benar berfungsi serbagaimana mestinya, terutama sebagai penyalur aspirasi rakyat, mungkin tidak akan ada yang memprotes pada saat Presiden disebut sebagai petugas partai, karena partai memang memiliki tugas-tugas mulia untuk kemajuan bangsa dan rakyat pada umumnya. Tapi pada saat yang menonjol dari partai politik hanyalah berita-berita negatif seperti perpecahan, perkelahian, dan korupsi maka jangan salahkan publik jika kemudian bersikap apriori dan bahkan apatis terhadap partai politik.

Secara positif, pernyataan Megawati bisa kita maknai sebagai bentuk otokritik, bahwa partai punya tugas mulia untuk membangun negara, menanamkan loyalitas kader-kadernya pada negara, serta memiliki komitmen yang kuat untuk memajukan negaranya.

Sebagai salah satu pilar demokrasi, partai politik berada ada posisi terhormat dalam suatu negara. Terdegradasinya posisi partai politik lebih disebabkan karena oknum-oknum yang berulah secara tidak hormat. Penyebutan Presiden sebagai petugas partai menjadi seolah-olah menjerumuskan Presiden pada lembah nista kepartaian.

Para pimpinan partai, dengan demikian, memiliki tugas berat, mengembalikan fungsi partai sebagaimana mestinyaagar kepentingan partai paralel dengan kepentingan rakyat dan negara.

Leave A Comment