Diakui atau tidak, saat ini banyak kalangan tengah berupaya melengserkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan alasan yang dibangun sedemikian rupa seolah Jokowi sudah tidak layak lagi menjadi kepala negara. Langkah-langkah politik Jokowi hampir semua dinilai negatif, terutama oleh mereka yang sejak awal tidak mendukungnya.

Apalagi sejumlah kebijakan pemerintah yang ditempuh baru-baru pada umumnya tidak populer, seperti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), kenaikan tarif/harga tiket kereta api kelas ekonomi, pemberian “jatah” uang muka pembelian mobil mewah untuk pejabat negara, dan eksekusi terpidana mati narkoba yang ditunda-tunda.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilemahkan secara sistematis; Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menempuh langkah-langkah yang dianggap blunder; sejumlah situs yang dikelola organisasi-organisasi Islam diblokir karena dianggap radikal; dan sejumlah relawan dan aktivis PDIP diangkat menjadi komisaris BUMN. Semua itu menjadi alasan yang kuat untuk melengserkan Jokowi. Jadwal pelengseran pun sudah ditetapkan, tanggal 20 Mei!

Apakah upaya ini akan berhasil? Jawaban yang paling tepat, kita lihat saja nanti. Tapi, sebelum spekulasi politik berkembang ke arah yang kontraproduktif, ada baiknya kita berhenti sejenak untuk melihat semuanya dengan pikiran yang jernih.

Betul bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terasa memberatkan karena dampak langsung yang dirasakan rakyat antara lain kenaikan harga-harga kebutuhan pokok yang tidak pernah turun kembali walaupun harga BBM pernah diturunkan Jokowi. Kondisi ini yang membuat mahasiswa prihatin. Kelompok yang sudah identik dengan “agen perubahan sosial” ini pun mulai terusik dan turun ke jalan mermprotes kebijakan-kebijakan Jokowi.

Jika mahasiswa sudah ikut bergerak, bukan tidak mungkin, upaya pelengseran Jokowi tinggal menunggu waktu yang tepat. Namun hal yang mungkin agak dilupakan oleh mereka yang ingin melengserkan Jokowi, bahwa Jokowi adalah presiden pilihan rakyat. Dan, rakyat memilih Jokowi bukan karena kepintaran atau kegagahannya seperti alasan pada saat memilih Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Jokowi dipilih karena dianggap jujur, sederhana, mau bekerja, dan cara hidupnya yang identik dengan rakyat biasa. Karena alasan-alasan inilah, bukan tidak mungkin, Jokowi akan selalu mendapat dukungan rakyat. Langkah-langkah Jokowi yang dianggap salah oleh elite-elite politik, belum tentu dianggap salah pula oleh rakyat yang memilihnya. Tingkah laku dan gaya hidup elite yang dianggap jauh dari rakyat adalah hal lain yang menjadi keuntungan politik bagi Jokowi.

Meskipun sudah menjadi presiden, Jokowi tetap dianggap bagian dari rakyat. Mendukung Jokowi menjadi simbol perlawanan terhadap tingkah laku elite yang serakah di mata rakyat. Oleh karena itu, upaya untuk melengserkan Jokowi dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat menjadi langkah yang absurd. Rakyat yang mana yang mereka maksudkan?

Rakyat yang tidak memilih Jokowi pada saat pilpres jumlahnya lebih kecil dari yang memilihnya. Adakah alat ukur dukungan rakyat yang lebih valid dari Pilpres? Tuduhan bahwa Pilpres dijalankan secara curang, tidak jujur, sudah dibantah Mahkamah Konstitusi (MK), satu-satunya lembaga yang berwenang mengadili sengketa Pilpres. Keputusan MK final dan mengikat.

Jokowi adalah Presiden pilihan rakyat. Itulah faktanya. Dukungan rakyat terhadap Jokowi sudah berkurang bukan fakta, melainkan persepsi yang dibangun terutama oleh media yang sejak awal tidak menyukai Jokowi. Untuk saat ini, membaca apakah media objektif atau tidak dalam menyikapi kebijakan Jokowi  bukan pekerjaan yang sulit.

Cukup dilihat dari sikap politik pemiliknya, kita sudah bisa menebak dengan cermat kemana framing media diarahkan. Fakta-fakta inilah yang membuat saya tidak yakin akan keberhasilan setiap upaya untuk melengserkan Jokowi di tengah jalan. Hampir semua kebijakan Jokowi yang mendapat kritik tajam saat ini, pernah ditempuh pula oleh presiden sebelumnya.

Sebagai contoh, pada era Presiden SBY, Menkoinfo Tifatul Sembiring diberitakan memblokir 300 situs yang dianggap radikal. Sementara yang diblokir Menkoinfo Rudiantara “hanya” 19 situs yang dianggap radikal. Pada era SBY, pemerintah tidak hanya menyediakan mobil mewah baru untuk para pejabat negara, tapi juga pesawat kepresidenan yang mewah.

Sementara Jokowi “hanya” memberi fasilitas DP mobil mewah pejabat. Menaikkan dan menurunkan harga BBM, menaikkan tarif juga pernah dilakukan SBY. Menunjuk sejumlah tim sukses dan aktivis partai pendukung menjadi komisaris BUMN ditempuh pula oleh SBY. Menurut saya, kelemahan utama Jokowi adalah tidak adanya Juru Bicara Kepresidenan yang bisa menjelaskan setiap kebijakan di tengah-tengah masyarakat.

Akibatnya, semua kebijakan diberitakan secara liar, dengan framing yang berbeda-beda, sesuai persepsi dan kepentingan politiknya masing-masing media yang memberitakan. Jika kebijakan-kebijakan Jokowi dilihat secara objektif, ada yang menjelaskannya dalam perspektif kepentingan jangka panjang, mungkin situasinya tidak akan seburuk saat ini. (*)

Leave A Comment