,

Mencermati suasana politik nasional saat ini mengingatkan saya pada film “Our Brand is Crisis” (2015) yang menceritakan tentang pemilihan Presiden di Bolivia pada tahun 2002. Pesan utama film yang dibintangi Sandra Bullock ini bahwa, dengan politik menebar ketakutan (krisis), seorang kandidat presiden yang pada awalnya tidak populer bisa berhasil memenangkan Pilpres.

Suasana krisis bisa diciptakan dengan menebarkan persepsi negatif tentang kondisi sosial dan ekonomi. Suasana krisis juga bisa diciptakan dengan memutar balikkan fakta. Suasana yang sejatinya diformat oleh sang kandidat yang menisbahkan diri sebagai juru selamat.

Pola yang mirip “Our Brand is Crisis” dilakukan oleh capres Donald Trump pada Pilpres 2016 di Amerika. Dalam berbagai survei, popularitas dan elektabilitas Trump jauh dibawah kompetitornya, capres Hillary Clinton. Tapi dengan strategi politik menebar kebencian dan ketakutan, Trump berhasil memenangkan Pilpres.

Akankah Pilpres di Indonesia seperti yang digambarkan dalam “Our Brand is Crisis”? Dari tanda-tandanya sangat mungkin terjadi. Kampanye politik dengan menebar ketakutan jelas sekali dilakukan oleh salah seorang capres di Indonesia. Begitu pun para pendukungnya, tak segan-segan ikut mengampanyekan bahwa Indonesia akan jatuh ke tangan asing, akan dikuasai oleh komunis, atau yang lebih mengerikan lagi, dikampanyekan pula bahwa Indonesia akan bubar.

Ada juga yang mengumpamakan Pilpres di Indonesia seperti Perang Badar, Perang Uhud, atau bahkan seperti Armageddon, film Hollywood tahun 1998 yang menceritakan tentang dahsyatnya akhir zaman (kiamat). Masyarakat ditakut-takuti, dengan berbagai cara, untuk memenangkan capres yang didukungnya.

Politik menebar ketakutan adalah satu paket dengan cara kampanye politik dengan menebar kabar bohong (hoaks) dan fitnah, serta kampanye politik dengan menebarkan kebencian. Ketakutan, fitnah, dan kebencian menjadi trisula politik yang destruktif bagi masa depan bangsa dan demokrasi di Indonesia.

Uniknya, cara berpolitik dengan menebar ketakutan ini dilakukan pula oleh orang-orang yang mengaku dirinya ustadz atau bahkan kiai. Ini unik karena cara berpolitik yang mereka jalankan bertentangan 180 derajat dengan cara-cara menyiarkan agama yang diperintahkan dalam Islam. Dalam berdakwah, Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk menebarkan kemudahan dan bukan kesulitan, yang menggembirakan bukan yang menakutkan.

Kepada para ustadz itu kita layak bertanya, kepada siapakah mereka berguru dan meniru? Kepada Thomas Hobbes yang memperkenalkan “leviathan” alias monster dalam politik, atau kepada Niccolo Machiavelli yang mengembangkan politik “tujuan menghalalkan cara”. Mengapa mereka tidak meneladani kehidupan Rasulullah SAW yang sepanjang hidupnya berusaha menebarkan rahmat dan kedamaian di dunia.

Dalam berpolitik, termasuk berkampanye, ada etika yang harus dijunjung bersama. Ada aturan main yang harus ditaati oleh semua pihak yang terlibat dalam “permainan” sehingga segala kemungkinan buruk bisa dicegah sejak dini. Pada saat etika dicampakkan maka berpolitik bukan lagi sebagai profesi mulia dengan tujuan untuk memajukan dan menyejahterakan rakyat.

Demokrasi adalah kemuliaan dalam politik. Demokrasi bisa menjadi sarana yang tepat untuk memajukan dan menyejahterakan rakyat. Oleh karena itu, demokrasi harus kita jaga agar tetap bisa dimanifestasikan dengan baik dan benar di dalam suasana politik apa pun.

Cara menjaga demokrasi yang benar antara lain dengan memilih pemimpin yang baik, yang terbukti telah memiliki kontribusi yang positif bagi proses demokratisasi. Calon pemimpin dan para pendukungnya yang hobi menebar kebencian, fitnah, dan rasa takut lebih baik diabaikan dan ditinggalkan.

Maka, di tengah suasana politik penuh kedustaan, fitnah, dan kebencian, harapan yang membuat kita tetap optimistis adalah fakta yang menunjukkan bahwa sebagian besar rakyat Indonesia sudah melek politik. Mereka menyadari sepenuhnya tentang fenomena kampanye yang kadang bertolak belakang dengan realitas. Rakyat tahu mana cara-cara berpolitik yang baik dan yang buruk. Rakyat sudah bisa membedakan mana kampanye yang destruktif dan mana yang konstruktif bagi bangsa Indonesia.

Selain rakyat yang melek politik, optimisme kita juga masih menyala karena umumnya pers masih bisa tampil objektif. Meskipun pilar keempat demokrasi ini kerap dituduh pro salah satu capres–terutama media mainstream—umumnya pers kita masih berfungsi sebagai panduan masyarakat. Bahwa banyak juga pers “sampah” dengan berita-berita yang lebih mirip pamflet politik, toh umumnya pembaca sudah paham mana pers yang layak dipercaya dan yang sampah belaka.

Tingginya kesadaran politik rakyat dan pers yang bebas dan objektif adalah obat penawar bagi berkembangnya hoaks (fitnah), kebencian, dan ketakutan yang terus menerus dihembuskan untuk menciptakan kekacauan.

Yang lebih penting, capres yang waras berikut para pendukungnya harus tetap konsisten menjaga kewarasan berpolitik dengan tidak terpancing menggunakan cara-cara yang sama.

Cara berpolitik dengan menebar kebohongan dan fitnah harus dilawan dengan politik kejujuran; cara berpolitik dengan menebar kebencian harus dilawan dengan persahabatan; dan cara berpolitik menebar ketakutan harus dilawan dengan menebarkan optimisme dan kegembiraan.

Leave A Comment