Di tengah suhu politik yang kian menghangat, kearifan berpolitik menjadi keniscayaan agar suasana hati tetap adem walau cuacanya panas. Bahkan peristiwa pembakaran bendera Hizbut Tahrir Indonesia yang terjadi pada saat hari santri, 22 Oktober 2018, yang telah menjadi political heater, harus kita sikapi dengan kearifan tingkat tinggi.

Politik bendera adalah fenomena yang tidak bisa dihindari, terlebih pada saat berada di medan kompetisi, apa pun bentuk kompetisi itu. Di arena kompetisi olah raga antar negara misalnya, bendera harus ada, untuk menjadi penanda kemenangan. Peraih medali emas, posisinya bendera negara asalnya harus dipasang lebih tinggi dari peraih medali perak dan perunggu. Bendera menjadi identitas yang sangat penting.

Di arena kompetisi politik, hadirnya bendera partai menjadi keniscayaan. Tapi, kapan dan dimana bendera itu harus dikibarkan, harus sesuai dengan aturan main. Contoh, jangan coba-coba mengibarkan bendera partai X di tengah-tengah lautan kampanye partai Z. Mematuhi aturan main adalah bagian penting dari kearifan berpolitik.

Tanpa bermaksud melakukan stereotyping, biasanya anak muda memiliki semangat perlawanan yang menggelora dalam menyikapi sesuatu yang di luar kemauan dirinya. Semangat inilah saya kira, yang terekspresi dalam kasus pembakaran bendera HTI di hari santri. Di luar kontroversi soal apakah bendera HTI yang dibakar, kita harus memahami kondisi psikologis anak-anak muda yang melakukan itu. Bagaimana memahami situasi dengan mempertimbangkan kondisi psikologis adalah bagian dari kearifan dalam berpolitik.

Kearifan dalam berpolitik, adalah sikap yang proporsional, dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Mungkin, pada batas-batas tertentu, kearifan sering dianggap sebagai cermin ketidaktegasan, padahal antara keduanya bukanlah konsep yang bisa dipertentangkan. Antara kearifan dan ketegasan bukan sikap yang saling menafikan, tapi bisa menjadi kombinasi yang sangat konstruktif.

Kearifan membutuhkan ketegasan. Ketegasan yang bagaimana? Yang diekspresikan secara proporsional. Dalam hal penegakan hukum misalnya, ketegasan diperlukan untuk tetap menjaga agar hukum tidak menjadi barang permainan. Ketegasan dalam penegakan hukum dibutuhkan untuk menjamin pelaksanaan prinsip keadilan. Dalam mengelola negara, menjamin tegaknya keadilan hukum adalah keniscayaan yang juga menjadi bagian dari kearifan dalam berpolitik.

Pada saat memasuki jadwal kampanye politik, kearifan dalam berpolitik memiliki urgensitas yang tinggi. Karena kampanye, biasanya, selain menonjolkan keunggulan pihak yang didukung, juga kerap disertai upaya menjatuhkan citra pihak yang menjadi lawan.

Bagaimana menonjolkan pihak yang didukung, mungkin tak banyak mengundang kontroversi, kecuali tuduhan hoaks –pada saat aspek yang diunggulkan dianggap tidak sesuai fakta. Pada saat terjadi kontroversi seperti ini, sikap paling arif adalah menyerahkannya pada opini publik. Terserah bagaimana publik menilai apakah keunggulan yang dimaksud faktual atau fiktif.

Yang sudah pasti mengundang kontroversi adalah pada saat melakukan serangan terhadap lawan. Setiap serangan, sudah pasti akan menuai serangan balik, karena, dalam kompetisi, ada prinsip bahwa pertahanan terbaik adalah dengan cara menyerang balik.

Cara paling buruk (tak hanya kontroversial) adalah saat ada upaya mengidentikkan kompetisi politik dengan medan perang. Pemilihan presiden, misalnya, diumpamakan seperti medan Perang Badar atau bahkan Perang Uhud. Inilah seburuk-buruk perumpamaan. Mengumpamakan kompetisi politik ibarat perang hanya akan memperkeruh suasana. Sama sekali tidak mencerminkan kearifan dalam berpolitik.

Kearifan dalam berpolitik harus terus menerus kita pupuk agar kompetisi politik berjalan elegan, sesuai dengan prinsip kejujuran dan keadilan (jurdil). Bagaimana caranya? Pertama, dengan mentaati aturan main. Dalam kompetisi politik ada aturan main yang harus ditaati oleh semua pihak. Melanggar aturan main, baik secara terang-terangan maupun tersamar (dengan cara mengakali), merupakan bentuk kecurangan yang tidak bisa ditoleransi.

Kedua, dengan tetap menjadikan lawan politik sebagai teman baik di luar arena politik. Berpolitik adalah satu hal, berkawan adalah hal yang lain. Di arena politik bisa saling kritik, atau bahkan saling serang dengan kata-kata yang tajam. Tapi di luar arena politik, perkawanan dan silaturrahmi tetap dijaga.

Dalam hal pertemanan ini, para pendiri bangsa kita memberi contoh yang sangat baik. Muhammad Natsir adalah Ketua Partai Masyumi yang gigih memperjuangkan asas-asas Islam. Di arena politik ia bertentangan keras dengan D.N. Aidit yang menjabat Ketua Central Committee PKI. Tapi di luar arena politik, keduanya bisa minum kopi bersama di kantin Gedung Parlemen.

Dan, ketiga, yang paling penting, kearifan dalam berpolitik juga bisa kita pupuk dengan menjaga sikap dan tutur kata yang sopan. Arogansi, cacian, makian, dan nada-nada yang merendahkan lawan, apalagi dengan penyebutan nama binatang, seyogianya dihindari, karena jika sudah masuk ke dalam hati, akan sulit menghapus atau memaafkannya. Arena politik bisa berubah menjadi arena caci maki dan balas dendam.

Memupuk kearifan dalam berpolitik, menjadi tugas kita semua, wa bil khusus para aktivis politik yang tengah berkompetisi meraih kursi kekuasaan baik untuk dirinya maupun untuk orang lain (sebagai tim sukses atau relawan).

Leave A Comment