Seruan untuk menyelamatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali bergema di jagat politik nasional. Tagar #saveKPK pun sempat menjadi tranding topik dunia. Aktivis yang menyerukannya tak hanya dari dalam negeri, tapi juga (termasuk) mereka yang tengah merantau di manca negara.

Seruan ini muncul lagi-lagi dipicu oleh ketegangan antara dua institusi penegak hukum, KPK dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kasus yang populer dengan perseteruan “cicak vs buaya” ini sudah memasuki babak ketiga. Kali ini, pemicu utamanya adalah penetapan tersangka oleh KPK terhadap Komisaris Jenderal Budi Gunawan (BG), satu-satunya calon Kepala Polri yang diajukan Presiden Jokowi.

Ibarat pepatah “lo jual gue beli”, langkah KPK itu kontan “dijawab” oleh Polri dengan menangkap salah satu Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto (BW), yang setelah diperiksa sepanjang hari, hampir saja ditahan jika tidak ada negosiasi tingkat tinggi antara pimpinan kedua lembaga yang berseteru yang juga melibatkan puluhan tokoh dan ribuan aktivis yang berada di belakang KPK.

Penangkapan dan pemberian status tersangka pada BW yang dijerat atas kasus lama, modusnya mirip dengan penetapan status tersangka pada Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah pada tahun 2009 (“cicak vs buaya” babak pertama), dan penetapan status tersangka pada penyidik KPK Novel Baswedan tahun 2012 (“cicak vs buaya” babak kedua).

Perseteruan babak ketiga semakin seru karena wakil ketua KPK yang lain, Adnan Pandu Pradja juga dilaporkan ke Polri, juga atas kasus lama, yakni dugaan mengambilalihan saham PT Daisy Timber secara tidak sah pada tahun 2006. Kabarnya, Wakil Ketua KPK yang tersisa, Zulkarnain juga akan diadukan atas dugaan penerimaan suap pada tahun 2008, saat masih menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Kalau benar demikian maka Ketua KPK Abraham Samad akan menjadi satu-satunya pimpinan KPK yang belum dipolisikan, itu pun sudah diserang kiri-kanan atas (rekayasa) pelanggaran kode etik.

Kondisi (para pimpinan) KPK yang berupaya dikriminalisasi sedemikian rupa, memicu kegeraman publik hingga mencuatkan perlawanan untuk menyelamatkan KPK. Kegeraman yang sangat masuk akal karena sejauh ini KPK menjadi satu-satunya lembaga penegak hukum yang relatif masih dipercaya di negeri ini. Jika KPK diperdaya dengan cara melumpuhkan para pimpinannya tentu pemberantasan korupsi di negeri ini akan menemui hambatan yang sangat serius.

Maka penyelamatan KPK pada dasarnya bagian dari upaya menyelamatkan Indonesia, karenanya tagar #SaveKPK pun pada umumnya diikuti dengan #SaveIndonesia. Menurut kajian berrbagai pihak, korupsi menjadi salah satu faktor utama yang membuat Indonesia terpuruk. Karena itulah korupsi masuk kategori kejahatan luar biasa, sama seperti terorisme dan penyalahgunaan narkoba.

Disebabkan karena kejahatan korupsi yang terus merajalela, dari tahun ke tahun, Indonesia selalu menduduki peringkat atas dalam laporan skala korupsi yang dikeluarkan Transparency  International sebagai negara terkorup di dunia. Korupsi, selain memiskinkan rakyat, juga mencemarkan nama baik Indonesia di mata dunia.

KPK yang lahir tahun 2002 –sebagai amanat Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi—menjadi harapan baru dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Setelah KPK berdiri, banyak kasus yang melibatkan pejabat negara berhasil dituntaskan, sesuatu yang mustahil terjadi pada era Orde Baru.

Setelah KPK banyak menjerat pejabat-pejabat penting, termasuk puluhan anggota DPR yang melahirkan KPK, mulai muncul upaya-upaya untuk melemahkannya, dengan berbagai modus, misalnya dengan memangkas kewenangannya, menarik para penyidiknya, tidak menyetujui pembangunan gedungnya, dan yang paling ampuh adalah dengan mempersangkakan para pimpinannya.

KPK menghadapi ujian berat karena lawannya merupakan pejabat-pejabat negara yang memiliki otoritas dan kewenangan yang luar biasa, pimpinan Polri, anggota-anggota DPR, pimpinan partai, dan semua elite yang pernah bersentuhan, atau berpotensi bersentuhan secara hukum dengan KPK.Karena itu bisa dipahami jika para aktivis yang berbaris di belakang KPK menuntut Presiden Jokowi agar melakukan langkah signifikan untuk menyelamatkan KPK.

Sayangnya, sejauh ini, tidak seperti biasanya, Jokowi menempuh langkah normatif dengan alasan bahwa yang harus diselamatkan tak hanya KPK, tapi juga semua lembaga penegak hukum termasuk Polri. Presiden berpesan agar KPK dan Polri saling bekerjasama dalam memberantas korupsi dan tidak saling mengkriminalisasi.

Secara normatif, memang begitulah seharusnya sikap Presiden, tidak memihak. Akan tetapi secara faktual, antara KPK dan Polri rasanya sulit untuk bisa saling bekerja sama karena lahirnya KPK memang dilatarbelakangi ketidakpercayaan pada Polri (juga Kejaksaan) sebagai penegak hukum. Dan dlam perjalanannya hingga saat ini, sudah banyak petinggi Polri dan kejaksaan yang korup sudah dijerat dan dijebloskan dalam penjara oleh KPK.Tentu masuk akal jika ada di antara petinggi Polri (juga Kejaksaan) yang menaruh “dendam” pada KPK.

Presiden bisa saja bersikap netral untuk mendamaikan antara kedua lembaga, tapi rakyat tetap akan berdiri di belakang KPK. Dan sampai kapan pun, pada saat ada upaya melemahkan KPK, rakyat akan bergerak untuk menyelamatkannya.

 

Leave A Comment