Setelah menjadi aktor utama dalam proses Pemilu 2014 yang gegap gempita, kini beberapa partai politik (parpol) tengah menunggu waktu untuk melakukan proses pergantian kepemimpinan dalam dirinya masing-masing. Akankah proses ini berjalan normal dan damai sebagaimana normal dan damainya pemilu; ataukah akan menuai badai berupa ancaman perpecahan?

Pertanyaan ini layak diajukan karena dua parpol yang telah menggelar pergantian kepemimpinan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Golkar, keduanya terpecah menjadi dua kubu yang masing-masing mengklaim sebagai pengurus parpol yang sah.

Upaya-upaya untuk melakukan islah (rekonsiliasi) sudah dilakukan, tapi sejauh ini masih belum terlaksana.

Tampaknya sudah menjadi tradisi yang lumrah bahwa dalam setiap proses pergantian kepemimpinan di kalangan parpol, senantiasa muncul tarik-menarik antara pragmatisme dengan idealisme.

Agenda substansial seperti penggodokan jati diri, garis-garis perjuangan, serta program  jangka panjang dan jangka pendek partai terkalahkan oleh isu sesaat yang menyangkut regenerasi kepemimpinan. Dan tragisnya, dalam proses regenerasi kepemimpinan ini, tak ada yang bisa menjamin semuanya berjalan lancar tanpa guncangan.

Bagaimana pun prosesnya, regenerasi kepemimpinan merupakan keniscayaan. Tanpa ada regenerasi, partai-partai akan memfosil dimakan zaman. Oleh karena itu, siapa pun yang akan tampil menjadi pemimpin baru nanti, menurut hemat penulis, sudah saatnya elite-elite politik yang memimpin sekarang memberikan atau membuka pintu yang lebih lebar kepada generasi muda di tubuh partainya masing-masing.

Persoalannya, tidak semua partai politik memiliki manajemen organisasi yang modern. Kecuali Partai Keadilan Sejahtera (PKS), tradisi pergantian kepemimpinan di tubuh hampir semua parpol belum terbiasa. PKS juga bukan hal yang luar biasa, karena pergantian kepemimpinannya dilakukan oleh Majelis Syuro. Dengan demikian, diperlukan reformasi kepartaian, khususnya penataan pola-pola penyelesaian konflik politik.

Selama ini, kalau terjadi kekalahan atau kemenangan dalam perebutan kursi pimpinan partai politik, selalu saja muncul kelompok-kelompok sempalan. Sebagian mengeluarkan diri dari partai politik itu, lantas mendirikan partai politik baru.

Relatif mudahnya syarat-syarat mendirikan partai politik menyebabkan partai-partai tumbuh bak jamur di musim hujan. Sistem multi-partai yang kita anut sekarang menyebabkan masyarakat tidak lagi kesulitan untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Gonta-ganti partai ibarat gonta-ganti baju, mendirikan partai baru ibarat membeli baju baru: asal punya kemauan dan uang, pasti kesampaian.

Namun, implikasi sistem multi-partai dalam sistem presidensial sudah kita saksikan, terutama munculnya pertarungan politik dalam tubuh DPR, bukan sekadar menyangkut relasi antara lembaga kepresidenan dan DPR yang dipenuhi oleh kalkulasi politik, tapi juga menyangkut perebutan kepemimpinan alat kelengkapan DPR hingga DPR hasil Pemilu 2014 sempat terbelah menjadi dua yang ditandai dengan kelahiran pimpinan DPR “tandingan”.

Tidak adanya parpol pemenang mayoritas dalam pemilu legislatif menyebabkan terjadinya banyak kemacetan dalam pengambilan keputusan, ketika masing-masing partai mempertahankan egonya masing-masing. Keterbelahan politik antarfaksi di DPR membawa peluang bagi kian kerdilnya pengaruh parpol di tengah publik.

Dengan kondisi parpol yang seperti itu, diperlukan penyegaran politik dengan cara pergantian kepemimpinan. Sayangnya, sebagian parpol yang sudah menggelar munas/kongres/muktamar, di antaranya tetap mempertahankan kepemimpinan lama. Kepentingan pragmatisme politik dalam rangka menyolidkan “koalisi permanen” mengalahkan idealisme. Yang terjadi bukan regenerasi, melainkan kebuntuan regenerasi, atau bahkan degenerasi.

Kebuntuan regenerasi terjadi pada Partai Kebangkitan bangsa (PKB), Partai Golkar dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang telah memilih kembali ketua umum petahana, sedangkan degenerasi terjadi pada Partai Demokrat di mana tampuk kepemimpinan generasi muda (Anas Urbaningrum diganti Susilo Bambang Yudhoyono).

Diduga kuat, kebuntuan regenerasi juga akan terjadi pada Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Hanura, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang masing-masing (kemungkinan besar) akan memilih kembali ketua umum petahana.

Dengan semakin terbukanya kebebasan politik, seharusnya parpol-parpol membuka diri terhadap aktor-aktor baru. Munculnya PDIP sebagai peraih suara terbanyak dalam Pemilu 2014 tidak lepas dari pemunculan aktor baru, Joko Widodo, yang terbukti terpilih menjadi Presiden RI ketujuh.

Semua aktor yang kini memimpin parpol adalah produk masa lalu, yang umumnya sudah pernah mengadu peruntungan menuju Istana Negara namun gagal. Amat disayangkan jika kegagalan itu tidak mampu menggugah parpol-parpol yang bersangkutan untuk segera melakukan regenerasi.

Leave A Comment