Hari Santri, 22 Oktober lalu disambut gegap gempita, tapi hanya oleh warga Nahdlatul Ulama (NU). Yang bukan NU, nyaris tidak ada yang peduli. Muhammadiyah bahkan menolak karena dianggap bisa memecah umat Islam menjadi santri dan non-santri. Dengan menetapkan Hari Santri, bukan tidak mungkin, suatu saat ada tuntutan penetapan “Hari Priyayi” dan “Hari Abangan”. Bangsa Indonesia akan terkotak-kotak dalam semangat sektarianisme.

Kita menghormati keputusan Presiden Jokowi yang tidak mau dianggap ingkar janji untuk menetapkan Hari Santri, tapi alasan pihak yang menolak juga patut diapresiasi karena kita tidak mau keutuhan bangsa ini dirusak oleh ego sektoral yang bertentangan dengan semangat multikultural.

Istilah santri, meskipun ada ilmuan NU yang berusaha memaknainya secara universal, secara sosiologis tetap saja tak bisa dilepaskan dari tradisi umat Islam, khususnya NU. Apalagi, tanggal penetapannya juga terkait sejarah Resolusi Jihad, 22 Oktober 1945, yang dipelopori tokoh-tokoh NU. Jadi, kritik Hari Santri akan menguatkan semangat sektarian, agaknya sulit dibantah begitu saja.

Semangat multikultural mutlak harus kita jaga karena bagi Indonesia, kondisi multikultural merupakan realitas objektif yang tak bisa dibantah oleh siapa pun. Dalam bahasa Buya Syafii Maarif, kondisi multikultural merupakan fakta keras. Fakta yang tak bisa dibengkokkan. Jika dipaksa dibengkokkan, ia akan patah.

Sayangnya, fakta keras ini tampaknya belum bisa menjadi alasan untuk menjaga keutuhan bangsa sehingga masih ada kalangan yang mencoba menafikan kondisi objektif masyarakat Indonesia. Dengan mengatasnamakan agama tertentu –bahkan mazhab tertentu—serta golongan tertentu dan dengan metode tertentu, mereka berupaya menjadikan Indonesia sebagai negara yang terlepas dari kondisi multikultural baik dari segi agama maupun budaya.

Sejauh ini ada dua metode yang ditempuh untuk mencoba mengikis multikulturalisme, pertama dengan memanfaatkan otonomi daerah, dan kedua dengan menanamkan fanatisme agama. Otonomi daerah diidentikkan dengan upaya mempertahankan ciri khas daerah dan menghalau apa pun yang dianggap bertentangan dengan ciri khas daerah itu. Dan menanamkan fanatisme agama diidentikkan dengan mengkafirkan atau menyesatkan agama lain yang tidak menjadi keyakinannya.

Metode pertama tampaknya berjalan efektif, yakni dengan menerapkan peraturan daerah (perda) yang berbasis syariah. Sudah ada beberapa daerah yang menerapkan perda  yang dalam praktiknya jelas-jelas merugikan kelompok/penganut agama lain atau penganut agama itu sendiri terutama dari kalangan perempuan. Diakui atau tidak, perda-perda syariah lebih banyak merugikan ketimbang membawa manfaat. Banyak perempuan tak bisa mengekspresikan hak-hak asasinya secara utuh, terutama hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sebagaimana dijamin dalam konstitusi. Diskriminasi terhadap pemeluk agama minoritas juga kerap muncul sebagai dampak dari penerapan perda-perda semacam ini.

Metode kedua, upaya untuk mengikis semangat multikultural,  secara efektif dilakukan melalui lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga-lembaga agama. Di bangku pendidikan, agama tertentu ditanamkan bukan saja dengan menafikan agama lain, bahkan kerap dibumbui semangat permusuhan terhadap agama lain. Terminologi kafir sebagai kelompok yang harus diperangi misalnya, banyak ditemukan dalam penyampaikan materi pelajaran agama, terutama di sekolah dasar dan tingkat menengah pertama dan atas.

Selain melalui bangku sekolah, penanaman semangat anti multikulturalisme juga dilakukan melalui lembaga agama seperti ormas dan kelompok-kelompok kajian yang secara khusus mencari generasi labil untuk direkrut dan didoktrin agar tak lagi mengakui konstitusi atau ketentuan-ketentuan perundang-undangan dari negara yang disebutnya kafir.

Yang sangat memprihatinkan, upaya untuk menolak semangat multikultural juga dilakukan oleh lembaga agama yang nota bene dibiayai oleh negara seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI). Seperti kita ketahui, MUI pernah mengeluarkan fatwa yang mengharamkan pluralisme dan liberalisme. Diakui atau tidak, fatwa ini bertentangan dengan semangat kebersamaan yang tak bisa dibangun tanpa adanya  penghormatan terhadap perbedaan-perbedaan budaya dan agama.

Yang patut kita syukuri, tidak semua upaya yang menafikan semangat multikultural berjalan efektif. Perda-perda syariah misalnya, hanya efektif untuk mendiskriminasikan perempuan tapi tidak untuk memajukan masyarakat atau daerah yang menerapkannya. Kita berharap, suatu saat masyarakat setempat menyadarinya sehingga mau menghapuskannya.

Upaya kelompok-kelompok kajian untuk menanamkan fanatisme juga tidak berjalan efektif karena berhadapan dengan masyarakat yang terbuka dan setiap hari menyerap informasi dari berbagai media. Begitu pun fatwa MUI, pada faktanya tidak berjalan karena memang bertolak belakang dengan kondisi objektif masyarakat Indonesia.

Selain kondisi objektif masyarakat Indonesia yang secara generik sudah multikultural, upaya-upaya untuk menanamkan nilai-nilai dan semangat multikultural juga banyak dilakukan, bahkan jauh lebih banyak ketimbang mereka yang melakukan sebaliknya.  Harus kita yakini bahwa memusuhi kondisi objektif bangsa kita yang multikultural sama artinya dengan berupaya menghapus peta Indonesia dari atlas dunia.

Leave A Comment