Bagi Indonesia, kondisi multikultural merupakan realitas objektif yang tak bisa dibantah oleh siapa pun. Dalam bahasa Buya Syafii Maarif, kondisi multikultural merupakan fakta keras. Fakta yang tak bisa dibengkokkan. Jika dipaksa dibengkokkan, ia akan patah. Oleh karena itulah, semangat multikultural mutlak harus dijaga.

Tapi, meskipun sudah menjadi fakta keras, bukan berarti tak ada kalangan yang mencoba menafikan kondisi objektif masyarakat Indonesia. Dengan mengatasnamakan agama tertentu atau etnik tertentu dan dengan metode tertentu, mereka berupaya menjadikan Indonesia sebagai negara yang terlepas dari kondisi multikultural baik dari segi agama maupun budaya.

Sejauh ini ada dua metode yang ditempuh untuk mencoba mengikis multikulturalisme, pertama dengan memanfaatkan otonomi daerah, dan kedua dengan menanamkan fanatisme agama. Otonomi daerah diidentikkan dengan upaya mempertahankan cirri khas daerah dan menghalau apa pun yang dianggap bertentangan dengan ciri khas daerah itu. Dan menanamkan fanatisme agama diidentikkan dengan mengkafirkan atau menyesatkan agama lain yang tidak menjadi keyakinannya.

Metode pertama tampaknya berjalan efektif, yakni dengan menerapkan peraturan daerah (perda) yang berbasis syariah. Sudah ada beberapa daerah yang menerapkan perda  yang dalam praktiknya jelas-jelas merugikan kelompok/penganut agama lain atau penganut agama itu sendiri terutama dari kalangan perempuan. The Indonesian Institute, sebagai lembaga nirlaba yang memberi perhatian khusus pada kebijakan-kebijakan publik, sudah sering melakukan kajian atas sejumlah perda yang bertentangan dengan kondisi objektif masyarakat Indonesia. Hasilnya, lebih banyak merugikan ketimbang membawa manfaat. Banyak perempuan tak bisa mengekspresikan hak-hak asasinya secara utuh, terutama hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sebagaimana dijamin dalam konstitusi. Diskriminasi terhadap pemeluk agama minoritas juga kerap muncul sebagai dampak dari penerapan perda-perda semacam ini.

Metode kedua, upaya untuk mengikis semangat multikultural, diakui atau tidak, secara efektif dilakukan melalui lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga-lembaga agama. Di bangku pendidikan, agama tertentu ditanamkan bukan saja dengan menafikan agama lain, bahkan kerap dibumbui semangat permusuhan terhadap agama lain. Terminologi kafir sebagai kelompok yang harus diperangi misalnya, banyak ditemukan dalam penyampaikan materi pelajaran agama, terutama di sekolah dasar dan tingkat menengah pertama dan atas.

Selain melalui bangku sekolah, penanaman semangat anti multikulturalisme juga dilakukan melalui lembaga agama seperti ormas dan kelompok-kelompok kajian yang secara khusus mencari generasi labil untuk direkrut dan didoktrin agar tak lagi mengakui konstitusi atau ketentuan-ketentuan perundang-undangan dari negara yang disebutnya kafir.

Yang sangat memprihatinkan kita, upaya untuk menolak semangat multikultural juga dilakukan oleh lembaga agama yang nota bene dibiayai oleh negara seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI). Seperti kita ketahui, MUI pernah mengeluarkan fatwa yang mengharamkan pluralisme dan liberalisme. Diakui atau tidak, fatwa ini bertentangan dengan semangat kebersamaan yang tak bisa dibangun tanpa adanya  penghormatan terhadap perbedaan-perbedaan budaya dan agama.

Yang patut kita syukuri, tidak semua upaya yang menafikan semangat multikultural berjalan efektif. Perda-perda syariah misalnya, hanya efektif untuk mendiskriminasikan perempuan tapi tidak untuk memajukan masyarakat atau daerah yang menerapkannya. Kita berharap, suatu saat masyarakat setempat menyadarinya sehingga mau menghapuskannya. Upaya kelompok-kelompok kajian untuk menanamkan fanatisme juga tidak berjalan efektif karena berhadapan dengan masyarakat yang terbuka dan setiap hari menyerap informasi dari berbagai media. Begitu pun fatwa MUI, pada faktanya tidak berjalan karena memang bertolak belakang dengan kondisi objektif masyarakat Indonesia.

Selain kondisi objektif masyarakat Indonesia yang secara generik sudah multikultural, upaya-upaya untuk menanamkan nilai-nilai dan semangat multikultural juga banyak dilakukan, bahkan jauh lebih banyak ketimbang mereka yang melakukan sebaliknya. Ormas-ormas Islam besar seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah tak henti-hentinya melakukan penyadaran pentingnya menjaga keutuhan bangsa dengan ragam budaya dan agamanya. Mejelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) juga getol melakukan penanaman empat pilar kehidupan berbangsa di berbagai kalangan dan dengan berbagai metode penanaman. Dan banyak lagi kelompok-kelompok masyarakat yang giat melakukan penyadaran pentingnya menjaga semangat multikultural.

Harus kita yakini bahwa memusuhi kondisi objektif bangsa kita yang multikultural sama artinya dengan berupaya menghapus peta Indonesia dari atlas dunia.

Leave A Comment