Dari gedung Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Jakarta, tuntutan para pemuka agama itu begitu nyaring terdengar. Agar pemerintah menyatukan kata dan perbuatan. Agar pemerintah menghentikan –dalam bahasa yang fulgar– kebohongan,
 
Mematuhinya atau mengabaikannya sama sekali adalah pilihan yang ada di depan pemerintah. Para pemuka agama tak punya kepentingan untuk menggulingkan, apalagi merebut tahta pemerintah. Mereka hanya menyuarakan apa yang menurut mereka benar. Selanjutnya terserah kepada pemerintah. Tapi rupanya pemerintah punya pilihan sendiri. Tidak mematuhi juga tidak mengabaikan. Pemerintah menyanggah apa yang disampaikan para pemuka agama. Pemerintah sudah merasa berbuat sesuai dengan  apa yang seharusnya dan merasa tidak berbohong pada siapa pun. Suatu bantahan yang bagi para pendukung pemerintah mungkin dianggap cukup meyakinkan.
 
Sebenarnya, kalau saja pemerintah tidak merespon apa yang disampaikan para pemuka agama itu, mungkin semua akan berjalan ibarat angin lalu yang lewat begitu saja. Dan akan terus begitu karena kita memang tidak berada dalam sistem pemerintahan yang berdasarkan agama. Kita berada dalam sistem demokrasi yang memisahkan agama dan pemerintah. Dalam demokrasi, mekanisme check and balances dilakukan oleh lembaga negara yang secara konstitusional mewakili rakyat, yakni parlemen.
 
Jika parlemen melakukan kritik terhadap pemerintah, dan pemerintah mengabaikannya maka ada konsekuensi yang harus diterima. Parlemen bisa mengajukan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Dan jika hak-hak ini diabaikan juga, bukan tidak mungkin parlemen akan memakzulkan pemerintah (Presiden).
 
Tapi fenomena politik yang berlangsung saat ini tidak seperti itu. Pemerintah merespon tuntutan para pemuka agama dengan  membantah dan  berusaha mengelak dari kebohongan-kebohongannya sendiri. Disadari atau tidak, justru bantahan itulah yang membuat publik yakin bahwa pemerintah memang sesuai dengan apa yang disampaikan pemuka agama itu. Apalagi, respon pemerintah itu terasa berlebihan. Publik makin yakin bahwa pemerintah memang tidak jujur terhadap rakyat.
 
Keyakinan itu makin tertanam ketika fakta-fakta  kebohongan itu pun diulas oleh media dengan menyajikan data-data empiris. Maka publik makin tahu, terlalu banyak janji yang disampaikan pemerintah kepada rakyat yang tidak (belum) ditepati. Terlalu banyak program pemerintah yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pemerintah hanya pandai berwacana, mencanangkan program, tapi tidak menjalankannya.
 
Jika pemerintah akan tetap membantah, saya yakin situasinya akan semakin memburuk. Ketidakpercayaan pada pemerintah akan terus menggelinding ibarat bola salju yang terus membesar. Maka sebelum itu terjadi, mungkin akan lebih baik jika pemerintah mau meminta maaf kepada para pemuka agama, kepada segenap rakyat.
 
Yakinlah, para pemuka agama tidak akan menuntut sesuatu yang berada di luar wewenang dan tanggungjawabnya. Para pemuka agama adalah tokoh-tokoh yang cukup mawas diri. Mereka betu-betul menyadari posisi dan peranan apa yang harus mereka lakukan. Mereka bukan parlemen dan tentu saja tidak memiliki hak-hak sebagaimana yang dimiliki parlemen.
 
Para pemuka agama hanyalah para penjaga moral. Apa yang mereka tuntut adalah agar pemerintah menepati janjinya, menjalankan amanat konstitusionalnya. Maka pemerintah seyogianya merespon tuntutan moral itu dengan cara menepati janji, menjalankan amanat, bukan dengan membantah, apalagi dengan bantahan yang berlebihan.
 
Masih ada waktu bagi pemerintah untuk meralat dan memperbaiki respon buruk itu, misalnya dengan cara meminta maaf, baik kepada para pemuka agama, maupun (terutama) kepada segenap rakyat. Setelah itu, pemerintah memperbaiki kinerjanya, menepati janji-janjinya.
 
Jika pemerintah mau, saya percaya, untuk menepati janji-janji itu bukanlah perkara yang sulit karena pemerintah punya kekuasaan. Dengan kekuasaan yang dimilikinya, pemerintah bisa memenuhi tuntutan segenap rakyatnya. Tapi jika pemerintah tetap merasa benar sendiri, tidak mengakui kesalahan-kesalahannya maka kita lihat saja, apa yang akan terjadi?

Leave A Comment