Pada perayaan Natal, 25 Desember 2012, ternyata masih belum ada perkembangan yang berarti. Seperti Natal tahun lalu, masih ada sejumlah jemaat yang tak bisa melakukan ibadah. Bukan karena sakit atau halangan fisik lainnya, tapi karena mereka mendapatkan tantangan dari sekelompok orang yang tak mengizinkan mereka beribadah seperti yang dialami umat Kristiani di Filadelfia, Bekasi, dan di kompleks perumahan Yasmin, Bogor.

Tak hanya umat Kristiani, nasib buruk juga dialami para penganut mazhab Syiah di Sampang, Madura. Tak hanya dilarang beribadah, bahkan untuk tinggal di kampung halamannya pun mereka dicegah. Sejak dua tahun lalu mereka tinggal di pengungsian dan ada sebagian yang mencoba kembali ke kampungnya pada pagi Natal tahun ini, ternyata mereka tetap dianggap seperti benda najis yang tak boleh ada, bahkan di kampung tempat kelahirannya sendiri.

Saya bukan penganut Kristiani, juga bukan penganut mazhab Syiah. Saya penganut Islam Sunni dan aktif di Muhammadiyah yang moderat. Sungguh memilukan melihat nasib sahabat-sahabat yang tak bisa beribadah bahkan pada saat hari besar yang mereka alami hanya setahun sekali. Pelarangan beribadah di negeri yang katanya menjunjung tinggi keberagamaan adalah peristiwa yang absurd atau bahkan aneh. Ini jelas tantangan besar bagi negara yang berasaskan Pancasila.

Sila pertama Pancasila adalah “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Anak kelas satu Sekolah Dasar pun hapal dengan sila ini. Makna substantif dari sila ini adalah pengakuan bahwa agama merupakan jiwa yang tak terpisahkan dari eksistensi negara yang bernama Indonesia. Artinya, tanpa agama, Indonesia tidak ada.

Namun apa artinya beragama jika ajaran-ajarannya diabaikan. Apa artinya sila Ketuhanan Yang Maha Esa jika prilaku sebagian warga negaranya brutal terhadap umat beragama. Prilakunya masih jauh lebih elok mereka yang tidak mengklaim sebagai umat beragama. Padahal agama apa pun mengajarkan perdamaian, mengajarkan hidup rukun dengan tetangga, menghormati para sahabat, dan senantiasa bersedia menolong sesamanya.

Makna substantif dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa juga adanya keniscayaan untuk menghormati sesama umat beragama. Elaborasi lebih jauh tercantum dalam UUD 1945 yang menjadi konstitusi negara kita, antara lain dalam pasal-pasal hak-hak asasi manusia (Pasal 28E). Yakni “setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya….”

Dengan demikian, pelarangan umat beragama untuk beribadah merupakan pelanggaran hak-hak asasi manusia. Bahkan sama artinya dengan menafikan Pancasila dan UUD 1945. Terhadap pelanggaran serius ini, seyogianya pemerintah bertindak sesuai dengan fungsinya sebagai penjaga Pancasila dan konstitusi negara. Hanya pemerintah yang berhak bertindak atas nama negara.

Tapi jika pemerintah sendiri gamang, tak bisa bertindak atas nama negara, kepada siapa lagi kita berharap adanya perlindungan bagi mereka yang dinistakan lantaran ingin menjalankan ibadah sesuai ajaran agama yang jelas dijamin kebebasannya dalam UUD 1945?

Menurut saya, kekuatan civil society harus mengambil peran, pertama, dengan melakukan penyadaran pada segenap warga negara akan pentingnya menghormati hak-hak asasi manusia. Mari kita berandai-andai, bagaimana jika nasib buruk itu menimpa diri kita. Jika kita merasa tersiksa, maka demikian pula yang dialami mereka.

Kedua, dengan melakukan lobi-lobi politik kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan menjaga Pancasila dan UUD 1945 seperti lembaga legislatif (MPR, DPR, DPD), Komnas HAM, dan lembaga-lembaga lain yang terkait. Tujuannya agar siapa pun mendapatkan hak yang sama secara adil, termasuk bagi kaum minoritas, untuk menjalankan perintah agama yang dipeluknya. Dan, ketiga, menuntut revisi atau penghapusan terhadap ketentuan-ketentuan hukum mengenai pengaturan peribadatan yang jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Dengan ketiga langkah yang seyogianya ditempuh kekuatan civil society ini, besar harapan kita, kebebasan umat beragama akan lebih terjamin di kemudian hari.

Leave A Comment