Perdana Menteri Jepang Yukio Hatoyama beserta kabinetnya baru-baru ini secara resmi mengundurkan diri karena merasa gagal melobi Amerika Serikat agar merelokasi pangkalan militernya yang terdapat di Okinawa. Sebelum mengundurkan diri, pimpinan Partai Demokratik Jepang ini telah berusaha maksimal untuk menyelamatkan jabatannya, tapi tidak berhasil. Pada saat baru menduduki jabatan Perdana Menteri, 16 September 2009, Hatoyama sudah merancang hubungan luar negeri yang berimbang antara Jepang dengan AS,  Cina, dan beberapa negara Asia lainnya. Salah satu opsinya ia akan mengupayakan relokasi pangkalan militer di Okinawa yang ditentang sebagian besar masyarakat Jepang.

Hatoyama yang lahir di Tokyo, Jepang, 11 Februari 1947 ini sudah berupaya maksimal untuk menunaikan janjinya, tapi gagal.  Akibatnya, sebagaimana dilaporkan surat kabar terkemuka Asahi Shimbun, popularitas Hatoyama anjlok hingga sekitar 17% saja, padahal pada saat Pemilu dilangsungkan popularitasnya mencapai 70%.

Langkah yang ditempuh Hatoyama merupakan tradisi demokrasi beradab yang umumnya dipraktikkan di negara-negara maju.  Sebelum Hatoyama, Presiden Jerman Horst Koehler juga mengundurkan diri setelah mengecam misi militer negaranya di Afganistan yang dinilainya semata-mata untuk membela kepentingan ekonomi. Dan sebelum Koehler, Perdana Menteri Inggris Gordon Brown juga mengundurkan diri karena yakin akan gagal membentuk pemerintahan menyusul hasil pemilu yang tidak melahirkan pemenang mayoritas.

Apa yang dilakukan Hatoyama, juga para pemimpin negara beradab lainnya, patut menjadi teladan. Bahwa di antara rasa tanggung jawab seorang pemimpin adalah adanya rasa malu. Malu pada saat tidak mampu merealisasikan janji-janji kampanye, malu pada saat gagal menjalankan tugas yang telah diembankan padanya sesuai ketentuan undang-undang. Dan, rasa malu itu dibuktikan dengan sikap elegan. Secara terus terang melakukan pengakuan bahwa kegagalan itu akibat kelemahan dirinya, tidak dengan cara berkelit, apalagi dengan mencari kambing hitam dan menyalahkan pihak lain.

Mengundurkan diri menjadi manifestasi pertanggungjawaban atas kegagalan atau kesalahan dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagai pejabat negara. Siapa pun, pejabat negara yang gagal atau merasa gagal dalam mengemban amanat rakyat, baik disebabkan karena ketidakmampuan atau karena terindikasi terlibat dalam penyelewengan kekuasaan (skandal), seyogianya mengambil jalan melepaskan jabatan sebagai manifestasi rasa malu.

Mengapa tradisi beradab ini tidak berlaku di Indonesia? Antara lain karena kita mengalami “erosi nilai” dan “erosi spiritualitas” yang membuat para pejabat di negeri ini tidak punya rasa malu. Pengunduran diri kerap dimaknai secara salah sebagai bentuk pelarian dari tanggung jawab. Pejabat di Indonesia baru mengundurkan diri pada saat kecewa lantaran tidak mendapatkan kenaikan pangkat atau fasilitas. Sebaliknya tak mau mundur saat gagal menjalankan tugas.

Untuk membangun tradisi yang beradab dibutuhkan restorasi negara bangsa yang antara lain berupa upaya membangun keteladanan kepemimpinan. Pemimpin yang baik adalah yang menjadi cermin segenap warga negara, menjadi teladan dalam kehidupan nyata, bukan dalam kemasan advertensi di media masa.

Itulah watak kepemimpinan yang otentik, yang benar-benar bersumber dari tradisi ketimuran yang sudah mengakar selama berabad-abad. Sayangnya, tradisi luhur itu telah terkubur oleh keserakahan dan ambisi para penguasa yang menduduki jabatan-jabatan penting hanya mewakili kepentingan pribadi dan golongan. Kepentingan rakyat dan negara diabaikan.

Oleh karenanya, sekali lagi, restorasi negara bangsa merupakan langkah yang mendesak untuk mengembalikan nilai-nilai tradisi ketimuran yang beradab, melalui keteladanan kepemimpinan agar terbangun kepercayaan rakyat pada institusi negara. Kepercayaan rakyat pada negara merupakan modal politik utama dalam membangun negara yang berdaulat, demokratis, adil, dan sejahtera.

Leave A Comment