Secara etimologis, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anomali berarti ketidaknormalan; penyimpangan dari yang normal. Secara terminologis, anomali diartikan sebagai suatu keganjilan, keanehan atau penyimpangan dari yang biasa atau dari keadaan normal yang berbeda dari kondisi mayoritas.

Anomali merupakan fenomena yang bisa terjadi dalam banyak kasus (cabang ilmu pengetahuan), misalnya dalam kondisi cuaca, suhu udara dan arah angin (meteorologi dan geofisika), dalam kondisi fisik dan kejiwaan seseorang (psikologi), dalam penyimpangan harga-harga (ekonomi), dalam perubahan sosial dan masyarakat (sosiologi), dan dalam prilaku politik seseorang (politik).

Contoh, kondisi cuaca disebut anomali jika banyak turun hujan pada bulan-bulan musim kemarau (di daerah tropis seperti Indonesia biasanya antara April-September); atau seseorang yang karena serangan penyakit tertentu secara medis usianya diperkirakan kurang dari setahun ternyata bisa survive hingga puluhan tahun; dan sebagainya.

Secara politik bisa disebut anomali ketika terdapat penyimpangan dari kelaziman dan aksioma atau norma politik yang sudah berlaku secara umum. Misalnya, jika terdapat pemimpin yang memiliki kekuasaan absolut tapi bersih dari korupsi maka ia debut anomali karena secara umum terdapat aksioma politik bahwa kekuasaan itu cenderung korup, tetapi kekuasaan yang absolut akan korup secara absolut (power tends to corrupt but absolute power corrupts absolutely). Karena aksioma yang berasal dari negarawan Inggris Lord Acton (1834-1902) ini sudah dipercaya kebenarannya maka penyimpangan atas aksioma ini bisa disebut anomali.

Kalau kita cermati, prilaku politik Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok secara umum bisa kita sebut sebagai anomali karena ia “menyimpang”dalam banyak hal. Misalnya, sebelum menjadi populer seperti sekarang, Ahok pernah terpilih menjadi Bupati di Belitung Timur, salah satu Kabupaten di Provinsi Bangka Belitung yang mayoritas penduduknya muslim.

Keterpilihan Ahok menjadi anomali karena pada umumnya penduduk akan memilih pemimpin yang seagama dengan dirinya, apalagi masih terdapat pula keyakinan bahwa bagi seorang muslim haram hukumnya memilih pemimpin non-muslim. Ahok adalah pemimpin non-muslim yang terpilih beberapa kali (satu kali untuk mengisi kursi DPRD, dua kali untuk kursi Bupati, dan satu kali untuk kursi DPR DRI) dalam masyarakat (daerah pemilihan) yang mayoritas muslim.

Selama menjadi anggota DPR RI, Ahok tidak pernah memanfaatkan uang negara seperti uang reses di luar peruntukannya. Jika terdapat sisa dari uang yang diterima (karena tidak ada lagi kegiatan yang harus dibiayai dari uang negara) maka uang itu akan ia kembalikan ke kas negara. Selain itu, selama menjadi pejabat negara, Ahok tidak pernah mau menerima imbalan dari pihak mana pun kecuali gaji yang ia terimasecara resmi. Kebiasaan yang “tidak biasa” ini sudah ia lakoni sejak belum ada undang-undang yang melarang gratifikasi.

Ketika memimpin provinsi DKI Jakarta (baik sebagai Wakil Gubernur yang mendampingi Joko Widodo, atau sebagai Gubernur), anomali Ahok kian banyak diketahui publik karena selain ia selalu merekam dan mengunggahnya ke media sosial yuotube setiap rapat yang ia lakukan bersama jajaran dan staf-stafnya –terutama rapat-rapat yang akan memutuskan hal-hal krusial—ia juga selalu menjadi sorotan media. Apa pun yang Ahok lakukan saat ini, tidak pernah luput dari incaran mata kamera dan liputan media.

Di antara anomali Ahok yang banyak menjadi sorotan publik adalah kebiasaannya mengumbar kemarahan di muka umum. Ada norma yang berlaku secara umum bahwa pemimpin adalah teladan bagi masyarakatnya. Karena itu, pemimpim pada umumnya akan selalu menunjukkan kesantunan dalam bertutur kata dan berprilaku terutama pada saat berada di muka umum.

Norma (pemimpin harus santun) tidak berlaku bagi Ahok. Baginya, tidak ada kesantunan yang harus ia tunjukkan di hadapan orang-orang yang dianggapmya koruptor dan perampok uang rakyat. Menurut Ahok, kemarahan adalah “kesantunan” bagi orang-orang yang dianggapnya jahat.

Dan anomali Ahok yang sekarang sedang happening atau sedang in di belantara perpolitikan nasional adalah kontrolnya terhadap lembaga legislatif (DPRD DKI). Dalam norma yang umum, yang memiliki fungsi kontrol (fungsi pengawasan) adalah lembaga legislatif, dan yang dikontrol adalah lembaga eksekutif sebagaimana diatur dalam konstitusi negara (UUD’ 1945).

Ahok membalik fungsi itu, sebagai Gubernur (pejabat eksekutif) ia mengontrol legislatif (DPRD DKI) dengan cara mengoreksi total APBD yang diajukan DPRD dan menandai satu per satu mata anggaran yang diduga kuat menjadi lahan korupsi. APBD yang ia koreksi itu tidak ia kembalikan ke DPRD untuk disahkan, malah ia setorkan langsung ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan melaporkan kemungkinan terjadinya korupsi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Secara prosedural, Ahok dianggap salah, tetapi ia sengaja melakukan itu karena tidak mau berkompromi atau bernegosiasi dengan DPRD yang dianggapnya menjadi sarang korupsi.

Leave A Comment