Kata “gusur” pernah menimbulkan trauma bagi PresidenJoko Widodo. Pasalnya, saat masih kanak-kanak, rumahorang tuanya yang berada di pinggir kali digusur hinggamemaksa Jokowi kecil dan kedua orang tuanya pindahke kontrakan lain. Pada era rezim Orde Baru, menggusursudah identik dengan tindakan sewenang-wenangpenguasa yang menyengsarakan rakyat kecil.

Pengalaman masa kecil itulah antara lain yang membuatJokowi sangat berhati-hati dalam mengeluarkankebijakan yang berimplikasi pada upaya “memindahkanpenduduk” dari satu tempat ke tempat lainnya, termasukpada saat memindahkan pedagang kaki lima (PKL) baikpada saat menjadi Walikota Kota Solo maupun pada saatmenjadi Gubernur DKI Jakarta.

Dalam merelokasi penduduk, Jokowi menggunakanfilosofi “memangku”. Siapa pun, pada saat dipangku, pasti merasa nyaman. Tapi, cara-cara yang dilakukanJokowi di DKI Jakarta, tidak dipakai oleh suksesornya, Basuki Tjahaja Purnama. Maklum, Basuki bukan orangJawa yang lemah lembut. Basuki lahir dan besar diGantung, Belitung, dengan budaya yang sama sekaliberbeda dengan Jawa.

Untuk sebagian kalangan, cara-cara yang ditempuhBasuki cenderung kasar, seolah-olah seperti menyengajamencari musuh. Maka pada saat melanjutkan kebijakanJokowi untuk merelokasi penduduk yang berada disekitar bantaran Kali Ciliwung, Basuki yang lebih akrabdisapa Ahok tak segan-segan melakukan penggusuran.Setelah warga Kampung Pulo, Jakarta Timur, yang menjadi korban penggusuran ala Basuki berikutnyaadalah warga Kelurahan Bukit Duri, Jakarta Selatan.

Banyak protes keras ditujukan pada Basuki. GubernurDKI Jakarta yang juga mantan Bupati Belitung Timur inidianggap bertindak layaknya penjajah yang mengusirwarga dari kampung yang ditinggalinya secara turuntemurun. Yang melakukan protes tidak hanya wargayang tergusur, tapi juga warga dari tempat lain yang ikutberempati, dan (terutama) para aktivis lembaga swadayamasyarakat (LSM) yang memang sudah terbiasamengadvokasi warga (masyarakat sipil) yang menjadikorban kebijakan pemerintah.

Tapi bukan Basuki kalau mundur saat diprotes. Ia tetapbergeming walau kebijakannya digugat ke PengadilanTata Usaha Negara (PTUN). Basuki merasa yakintindakannya sudah benar. Keyakinannya bukan tanpaalasan. Sejak warga Kampung Pulo direlokasi ke RumahSusun Jatinegara Timur, sudah tidak ada lagi keluhantentang banjir, juga peringatan dini pada saat air diBendungan Katulampa naik tinggi.

Jajak Pendapat melalui telepon yang dilakukan LitbangKompas 14-15 November 2015 terhadap 461 respondenyang dipilih secara acak dari pemilik telepon yang berdomisili di DKI Jakarta menunjukkan bahwa wargakota Jakarta sekarang dinilai lebih siap menghadapibanjir dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Artinya, kebijakan-kebijakan Pemprov DKI Jakarta dalam mengatasi bencana banjir dinilai sudah tepatwalaupun masih menyisakan sejumlah masalah.

Setiap kebijakan pemerintah sudah tentu hampir selaluada efek negatifnya, apalagi kebijakan penggusuranrumah-rumah warga yang bisa menyebabkan penderitaanseketika bagi para korbannya. Namun, ibarat meminumobat, rasa pahit seketika itu sama sekali tidak sebandingdengan kesembuhan yang menjadi efek positifnya. Penggusuran mungkin bisa diibaratkan sepertikemoterapi yang sangat menyakitkan tapi tetap harusdilakukan untuk menyembuhkan, atau setidaknya bisamenumbuhkan harapan untuk sembuh.

Seperti kemoterapi yang belum tentu bisamenyembuhkan penyakit kanker secara total, relokasiwarga juga belum tentu bisa mengatasi masalah secaramenyeluruh. Warga yang sudah pindah ke tempat baru, mungkin saja di antaranya masih tetap menghadapimasalah. Begitu juga dengan ancaman banjir yang tentuakan tetap ada meskipun bantaran kali Ciliwung sudahdibersihkan dari pemukiman warga. Tapi yakinlah, meskipun caranya mungkin menyakitkan, jika tujuannyauntuk kebaikan yang lebih luas, kebijakan relokasi tidakada salahnya dilakukan.

Penggusuran, atau bahasa yang lebih halus, relokasi, mutlak harus ditentang pada saat tidak bertujuan untukkemaslahatan (kebaikan), misalnya dilakukan untuktujuan membangun mal, hotel, apartemen mewah, atauresort, yang sama sekali tidak bisa dinikmati oleh wargayang tergusur. Zaman boleh saja berganti, cara-carapenggusuran ala Orde Baru ini masih tetap ada hinggasaat ini, terutama di daerah-daerah yang kepaladaerahnya berambisi mengejar peningkatan pendapatanasli daerah (PAD) tanpa mempedulikan nasib warganya.

Apakah penggusuran ala Basuki bisa disamakan denganpenggusuran ala Orde Baru? Semua orang bebasmenilai. Ada kalangan yang menganggapnya lebih burukdari cara-cara yang ditempuh Orde Baru, tapi ada jugayang menilai jauh lebih baik atau bahkan tidak bisadibandingkan karena tujuannya yang berbeda.

Yang pasti, dalam sejumlah jajak pendapat mengenaikinerja Basuki, secara umum nilainya bagus. Bahkan, jika Pilkada DKI Jakarta dilakukan saat ini, Basuki tetapjauh mengungguli lawan-lawan politiknya sepertiAbraham Lunggana (Lulung) yang merasa yakin bisamengalahkan Basuki pada Pilkada DKI Jakarta 2017 mendatang. Bahkan kepala-kepala daerah lain yang memiliki popularitas tinggi seperti Tri Rismaharini(Walikota Surabaya) dan Ridwan Kamil (WalikotaBandung) diprediksi tidak akan mampu mengalahkanBasuki di DKI Jakarta.

Leave A Comment