Menurut survai yang dilaksanakan pada 18-30 Desember 2010 oleh LembagaSurvai Indonesia (LSI), tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tinggal 63%, merosot hingga 22% bila dibandingkan dengan survai yang sama pada Juli 2009 yang kepuasannya masih mencapai 85%. Meskipun antara kepuasan dan popularitas tidak identik, tapi turunnya kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah bisa juga diartikan sebagai bukti turunnya popularitas SBY. Mengapa demikian? Pertama, karena yang menjadi acuan survai seperti kinerja pemberantasan korupsi, menjaga stabilitas harga, serta mengurangi kemiskinan dan pengangguran merupakan aspek-aspek yang selalu disuarakan SBY untuk mendongkrak popularitasnya.
 
Kedua, selama ini pemerintahan SBY begitu bangga dengan klaim-klaim keberhasilan pada aspek-aspek tersebut dengan menyodorkan angka-angka statistik yang senantiasa menunjukkan kenaikan. Pertumbuhan ekonomi yang direpresentasikan dalam bentuk angka-angka menjadi andalan dalam laporan-laporan yang disampaikan menteri-menteri ekonomi di depan publik, padahal angka-angka tersebut belum tentu sesuai dengan realitas yang sebenarnya.
 
Ketiga, sistem pemerintahan yang kita anut adalah presidensiil. Artinya, dalam menjalankan pemerintahan presidenlah yang memiliki peranan besar. Presiden punya hak penuh (hak prerogatif) untuk menentukan hitam putihnya pemerintahan. Jabatan menteri, yang menjadi penopang utama jalannya pemerintahan ada di tangan presiden. Maka pada saat ada menteri yang gagal menjalankan tugas, sejatinya kegagalan itu tak bisa lepas dari peranan presiden.
 
Dengan demikian,apa makna di balik turunnya popularitas SBY? Bagi para pendukung rezim pemerintahan yang bertumpu pada “citra” tentu hal ini menjadi pertanda negatif. Karena sudah pasti akan berimbas pula pada popularitas partai yang menjadi pendukung utamanya. Turunnya popularitas ini juga bisa mernjadi indikasi awal hilangnya kepercayaan publik terhadap SBY berikut partai-partai yang mendukungnya.
 
Tapi bagi yang mau melihatnya secara objektif, turunnya popularitas SBY bisa juga dimaknai sebagai fenomena politik yang konstruktif. Mengapa? Pertama, yang sesungguhnya dibutuhkan masyarakat adalah aksi-aksi nyata dari pemerintah yang berdampak pada peningkatan rasa aman dan kesejahteraan serta semakin menurunnya kemiskinan dan pengangguran. Harapan-harapan yang senantiasa ditabur pemerintah dengan berpedoman pada peningkatan pertumbuhan ekonomi akan sia-sia belaka jika tak dibarengi dengan aksi-aksi nyata.
 
Kedua, penurunan popularitas SBY bisa bermakna tumbuhnya kesadaran masyarakat bahwa yang terpenting dalam melihat kesuksesan pemerintah bukan pada sejauhmana kemampuannya membangun persepsi yang positif. Tapi yang lebih penting adalah apakah benar persepsi positif itu telah mencerminkan fakta yang sebenarnya.
 
Yang kita lihat dalam pemerintahan SBY, tampaknya membangun persepsi positif masih menjadi modal utama dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Bukti yang paling menonjol adalah getolnya menteri-menteri mengiklankan diri di media massa, terutama televisi. Dalam perspektif ilmu komunikasi, iklan merupakan “fakta kedua” yang dikemas dari “fakta pertama”. Fakta pertama adalah yang sebenarnya, sedangkan fakta kedua adalah kemasaannya. Dengan demikian, iklan jelas tidak selalu menggambarkan fakta yang sebenarnya.
 
Maka di tengah getolnya para menteri melakukan advertensi, turunnya popularitas pemerintahan SBY menjadi bukti nyata bahwa publik Indonesia mulai kritis. Tidak bisa dibuai semata-mata dengan pemberitaan-pemberitaan yang positif, apalagi berupa iklan-iklan keberhasilan yang bertumpu pada angka-angka pertumbuhan yang semu.
 
Yang penting bagi rakyat adalah bukti, bukan janji, bukan pula sekadar persepsi, sebaik apa pun persepsi itu. Karena persepsi yang positif tak ada gunanya bagi rakyat jika tidak mencerminkan fakta yang sebenarnya.

Leave A Comment