Upaya untuk melengserkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terus digerakkan oleh lawan-lawan politiknya. Setelah sejumlah komponen masyarakat yang mengatasnamakan umat Islam gagal mencegah Ahok menjadi gubernur definitif yang kemudian dilanjutkan dengan “melantik” gubernur tandingan,

kini muncul pengajuan hak angket yang disetujui (ditandatangani) hampir semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.

Tapi bukan Ahok kalau menyerah kalah. Diancam begitu rupa, Ahok tidak gentar. Dengan tegas dia mengatakan, mari buktikan siapa yang benar dan siapa yang merampok uang rakyat. Dan dalam proses pembuktian itu, Ahok meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ikut dilibatkan sehingga menjadi terang.

Pangkal masalah ada pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang diajukan DPRD untuk tahun 2015. Karena di dalamnya berisi banyak potensi korupsi luar biasa, Ahok menolak keras untuk ikut serta mengesahkan. Dikatakan terdapat potensi korupsi luar biasa karena kalau dihitung semuanya, jumlahnya bisa mencapai 12 triliun, hampir dua kali lipat dari jumlah korupsi dalam kasus kasus Bank Century.

Potensi korupsi itu antara lain tercermin dalam mata anggaran Dinas Pendidikan yang terdapat item pengadaan UPS (Uninterrupted Power Supply) di setiap sekolah dan kelurahan. Setiap sekolah dianggarkan enam miliar, padahal menurut mereka yang mengerti betul dengan UPS, harganya perunit –dengan kualitas terbaik—tak lebih dari 50 juta rupiah dengan kemampuan mensuplai daya setara 12-16 unit server. Mark up anggarannya terlalu besar. Bayangkan, jika ada 55 sekolah di Jakarta yang mendapat bantuan UPS, berapa besar korupsinya.

Penolakan Ahok membuat DPRD DKI Jakarta meradang sehingga terbitlah hak angket itu, yang didukung 102 dari 106 anggota DPRD yang hadir dalam Rapat Paripurna yang digelar pekan lalu. Jika tidak dilawan, hak angket yang dipelopori Koalisi Merah Putih (KMP) dan didukung Koalisi Indonesia Hebat (KIH) ini bisa berujung pada pemakzulan. Ahok melawan dengan membawa masalah DPRD ke KPK.

Langkah Ahok sudah tepat. Jika kepala daerah tidak mampu melawan dengan argumentasi yang bisa diterima publik, upaya pemakzulan yang digalang DPRD sangat mungkin menjatuhkan kepala daerah. Bupati Garut, Aceng Fikri adalah contoh kepala daerah yang dimakzulkan DPRD, dan Walikota Surabaya, Tri Rismaharini adalah contoh yang melawan upaya pemakzulan dengan argumentasi yang bisa diterima publik sehingga mampu bertahan hingga sekarang.

Saya yakin, jika Ahok mampu berargumen dengan menghadirkan bukti-bukti yang meyakinkan, pasti akan mendapat dukungan publik, dan terbukti saat kolom ini ditulis pun, melalui laman www.change.org sudah ada yang menggalang petisi yang antara lain berisi permintaan kepada Mahkamah Konsitusi untuk membubarkan DPRD DKI Jakarta, dan meminta kepada KPK dan Kejaksaan Agung segera menginvestigasi masalah permainan anggaran dan budget siluman yang terjadi di DPRD DKI dari tahun 2012 hingga saat ini.

Upaya memakzulkan Ahok, dalam waktu yang belum lama menjadi Gubernur DKI, sudah beberapa kali digalang, mungkin ada salahnya juga Ahok, misalnya dalam gaya komunikasi yang terkesan ceplas-ceplos dan kasar. Tapi untuk gaya komunikasi ini Ahok punya alasan, berbicara di depan para perampok uang rakyat, tidak perlu cara yang santun. Artinya, Ahok tidak serlalu berbicara kasar, ia hanya kasar di hadapan orang-orang yang menurutnya jahat.

Publik mendukung upaya Ahok melawan hak angket, selain karena pentingnya kita berpihak pada kebenaran, hak angket yang berujung pada pemakzulan, jika tidak dilawan, akan terus digunakan secara semena-mena, bukan untuk mengontrol jalannya pemerintahan melainkan untuk dijadikan alat politik pelampiasan ketidaksukaan.

Jika kepala daerah yang mau dimakzulkan memang benar-benar terbukti korupsi, pemakzulan harus didukung, tapi jika yang terjadi sebaliknya, jelas harus ditolak. Jangan sampai terjadi preseden adanya pemakzulan kepala daerah yang baik oleh DPRD yang kurang baik.

Hal yang sama juga bisa terjadi pada Presiden sebagai kepala negara. Untuk semua upaya pemakzulan kepala negara harus dilawan, kecuali jika kepala negara benar-benar terbukti melakukan pelanggaran konstitusional, seperti korupsi berskala besar, atau melakukan kejahatan kemanusiaan yang tidak bisa dimaafkan.

Mari kita kembalikan fungsi lembaga-lembaga negara, legislatif, eksekutif, dan yudikatif, sesuai fungsi yang tertuang dalam konstitusi. Fungsi legislatif adalah sebagai penyeimbang eksekutif agar check and balances bisa terus terjaga. Fungsi legislatif bukan untuk mengambil alih fungsi yudikatif yang bisa memberi hukuman kepada eksekutif.

Leave A Comment