Setiap ada kejadian yang menonjol di tengah-tengah masyarakat dari bencana alam, kerusuhan sosial, hingga kritik-kritik keras yang ditujukan pada pemerintah, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hampir selalu memberikan respon dengan mengeluarkan titah-titah politik baik berupa instruksi tertulis maupun perintah lisan yang disampaikan langsung pada pejabat terkait.
 
Pasca penyerangan Jemaat Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten, dan kerusuhan sosial di Temanggung, Jawa Tengah, Presiden mengeluarkan perintah kepada aparat penegak hukum agar mencari jalan secara sah dan legal untuk membubarkan organisasi massa (ormas) perusuh atau kerumunan massa pembuat kerusuhan. Sebab, demokrasi bukanlah hutan rimba. Demokrasi membutuhkan aturan main. “Jaga kerukunan antarumat beragama. Jika ada kelompok atau organisasi resmi yang selama ini terus melakukan aksi kekerasan yang tak hanya meresahkan masyarakat luas, tetapi nyata-nyata banyak menimbulkan korban, penegak hukum agar mencari jalan yang sah atau legal, jika perlu dilakukan pembubaran atau pelarangan.” Demikian penegasan Presiden yang disampaikan dalam acara peringatan Hari Pers Nasional ke-65, 9 Februari 2011, di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).
 
Titah Presiden tersebut langsung menggema ke seantero nusantara. Para wartawan menuliskannya dengan huruf tebal-tebal di halaman depan (head line). Masyarakat pun menyambutnya dengan positif. Tapi yang menjadi pertanyaan, sejauh mana titah itu bisa dijalankan?
 
Kita patut meragukan efektivitas titah Presiden karena sebagai kepala negara ia hanya bisa mengeluarkan perintah, yang melaksanakan adalah aparat-aparat yang ada di bawahnya dari tingkat menteri hingga pejabat teknis yang bertanggungjawab langsung dengan tugas-tugas yang berkaitan dengan perintah tersebut.
 
Coba simak, apa respon menteri-menteri yang terkait dengan ormas. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, untuk mengambil tindakan dibutuhkan fakta dan bukti. Tanpa bukti dan fakta organisasi tidak bisa dibubarkan begitu saja. Sementara Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar mengatakan bahwa untuk membubarkan ormas bukanlah hal yang mudah karena tidak semua ormas mendaftarkan diri secara resmi.
 
Pernyataan kedua menteri itu bukannya berisi semangat untuk melaksanakan perintah Presiden malah berusaha melemahkannya. Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo. Menurutnya, soal pembubaran ormas itu sudah pernah dibahas dan sudah diatur. Kalau ada fakta yang memenuhi, bisa dilakukan.
 
Pernyataan-pernyataan yang mengherankan karena kalau kita cermati, fakta-fakta itu sudah jelas adanya. Sudah banyak korban berjatuhan, di antaranya bahkan tewas secara mengenaskan. Sebelum peristiwa Cikeusik, ada peristiwa Ampera, Ciketing, Tanjung Priok, Monas, dan lain-lain. Semuanya melibatkan ormas yang seharusnya pihak kepolisian, apalagi aparat intelejen, bisa mendeteksi ormas apa saja yang selalu mendalangi kerusuhan.
 
Barangkali bukan soal fakta yang jadi masalah, tapi soal mental dari pejabat yang bersangkutan. Seharusnya tugas menteri dan kapolri adalah menjalankan, bukan mempertanyakan. Pernyataan-pernyataan di atas pantasnya disampaikan anggota legislatif, pengamat politik atau aktivis LSM, bukannya keluar dari mulut pejabat pemerintah, apalagi anggota kabinet yang nasibnya secara prerogatif di tangan Presiden.
 
Di tangan para pejabat yang bermental buruk, titah-titah Presiden benar-benar diuji. Jika perintah yang jelas dan tegas saja sulit direalisasikan, apalagi sekadar janji-janji. Ketidakmampuan memenuhi janji-janji sudah membuat kredibilitas Presiden semakin terpuruk. Kritik yang dilontarkan para pemuka agama belum lama ini yang menampilkan fakta-fakta kebohongan itu makin tampak nyata adanya dan sulit dibantah.

Leave A Comment