Ada beragam respon publik atas keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyangkut beberapa persoalan krusial yang muncul akhir-akhir ini.

Dalam menyikapi perseteruan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) versus Kepolisian Republik Indonesia (Polri), sempat muncul anggapan Jokowi tidak lebih berani dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ketika menjadi Presiden yang dianggap penuh keraguan dalam pengambilan keputusan. SBY dianggap lebih berani dari Jokowi karena sikapnya tegas membela KPK, sementara Jokowi cenderung berada di tengah, pro KPK juga pro Polri.

Para aktivis anti korupsi¸akademisi, juga para relawan, umumnya berdiri di belakang KPK. Mereka menuntut Jokowi pun ikut membela KPK. Tapi, sebagai kepala negara, tentu saja Jokowi harus membela semua lembaga negara. KPK dan Polri adalah dua lembaga negara penegak hukum yang sama-sama harus diselamatkan. Argumen inilah yang melandasi sikap Jokowi. Sikap yang seyogianya dipahami semua pihak.

Untuk mengukur keberanian Jokowi, menurut saya, bukan  pada keberpihakan saat ada dua lembaga negara berseteru, tapi pada bagaimana cara Jokowi mengambil keputusan di tengah-tengah tekanan politik, baik dari dalam maupun luar negeri. Pertama, dalam menghadapi tantangan politik dalam negeri, keputusan Jokowi untuk tidak melantik Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai Kepala Polri menjadi bukti bahwa Jokowi punya keberanian melawan tekanan. Kita tahu, kekuatan-kekuatan partai politik, baik dari Kolaisi Indonesa Hebat (KIH) maupun Koalisi Merah Putih (KMP), sudah bersepakat menetapkan Komjen BG sebagai satu-satunya calon Kapolri.

Tidak melantik BG berarti Jokowi “melawan” kekuatan politik, termasuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menjadi pengusung dan pendukung utamanya. Kini, Jokowi siap-siap menghadapi kemungkinan interpelasi dan penolakan parlemen terhadap pencalonan  Komjen Badrodin Haiti, satu-satunya calon Kapolri yang diajukan Jokowi untuk menggantikan Komjen BG. Kita tunggu saja, apakah Jokowi selamat dari tantangan dan hambatan politik ini.

Kedua, dalam menghadapi tantangan politik luar negeri. Penolakan Jokowi terhadap permohonan grasi para terpidana mati, terutama yang berasal dari warga negara asing (WNA) merupakan bukti yang sulit dibantah atas keberaaniannya melawan tekanan-tekanan politik, baik dari negara-negara dari mana para terpidana mati itu berasal seperti Brazil dan Australia, maupun dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan Amnesti International yang ikut menghimbau Indonesia membatalkan atau memoratorium hukuman mati.

Jokowi bergeming dan tetap pada pendiriannya. Eksekusi terpidana mati warga negara Brazil dan Australia –yang pemerintahnya terus menerus melakukan tekanan politik—tetap dilakukan. Yang menarik, keputusan Jokowi justru mendapat dukungan mayoritas wagra negara Australia sebagaimana tercermin dalam survei yang dilakukan Morgan Poll yang menunjukkan 52 persen warga Australia mendukung eksekusi mati terhadap dua warga negara Australia Myuran Sukumaran dan Andrew Chan.

Survei ini juga menunjukkan sikap warga warga negara Australia terhadap pemerintahnya di mana 62 persen menyebut pemerintah Australia tidak harus berbuat lebih banyak untuk menghentikan eksekusi mati, dan 38 persen lainnya mengatakan sebaliknya. Dilihat dari segi lokasi responden, hasil survei menunjukkan semua negara bagian Australia, kecuali Victoria, mendukung eksekusi mati.  Australia Barat menunjukkan dukungan tertinggi 62 persen, Tasmania (60 persen), Australia Selatan (55 persen), Queensland (53 persen), New South Wales (52 persen). Sementara Victoria menolak dengan angka yang tipis, 51 persen.

Sikap warga negara Australia ini bisa menjadi indikasi awal bahwa keberanian Jokowi dalam melawan tekanan asing mendapatkan respon yang positif baik di dalam maupun di luar negeri. Dan saya kira, kalau kita lacak dari negara-negara yang pro hukuman mati, sikap semacam ini juga ditempuh oleh negara-negara anggota PBB yang lain, termasuk Amerika Serikat yang masih memberlakukan hukuman mati.

Setiap negara punya otonomi untuk menjalankan hukum positif yang berlaku di negaranya. Dalam menjalankan hukum positif ini, terkadang muncul tekanan politik dari pihak-pihak yang merasa dirugikan. Di sinilah keberanian penyelenggara negara diuji. Presiden diuji di tengah tuntutan berbagai kekuatan politik. Sekali saja Presiden tunduk pada tuntutan-tuntutan itu, kredibilitasnya akan jatuh.

Lain halnya jika tuntutan itu datang dari kekuatan rakyat. Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat harus tunduk pada aspirasi rakyat, sepanjang aspirasi itu tidak bertentangan dengan konstitusi, atau dengan undang-undang yang berlaku. Dalam negara demokrasi, ketaatan pada aspirasi rakyat menjadi bagian dari implementasi demokrasi.

Jadi, ada batas-batas keberanian yang harus dipertahankan, dan ada keberanian yang tidak seharusnya dipertahankan. Keberanian melawan aspirasi rakyat miksalnhya, tidak seharusnya dipertahankan. Sementara keberanian melawan tekanan politik yang tidak mencerminkan aspirasi rakyat, inilah yang harus tetap dipertahankan.

Leave A Comment