Berbohong adalah tindakan yang paling mudah, terasa ringan diucapkan tapi dampaknya luar biasa. Setiap kebohongan akan menuntut kebohongan baru dan akan terus begitu sampai pelakunya bertobat menghentikan kebohongannya. Kebohongan sering disebut sebagai pangkal kejahatan karena pada umumnya kejahatan timbul akibat kebohongan.
 
Sementara itu, menghentikan kebohongan adalah tindakan yang sangat sulit karena harus diikuti dengan permintaan maaf kepada semua pihak yang telah menjadi korban kebohongan. Bayangkan jika kebohongan itu telah mengakibatkan kematian seseorang atau bahkan kematian banyak orang maka kebohongan telah menjelma menjadi kejahatan yang luar biasa. Jika sudah begitu, kebohongan sudah tak bisa lagi dimaafkan. Kapan kebohongan menjelma menjadi kejahatan luar biasa? Antara lain bila dilakukan oleh penguasa. Karena penguasa memiliki kewenangan memerintahkan semua aparat yang ada di bawahnya maka kebohongan yang dilakukan penguasa pun sudah pasti akan diikuti pula oleh semua aparat di bawahnya. Kebohongan menjadi beruntun dan sambung menyambung. Jika sudah begitu yang menjadi korban adalah semua rakyat yang berada dalam wilayah kekuasaannya.
 
Akibat kebohongan penguasa, kemiskinan dan pengangguran yang terus membengkak tidak akan bisa ditanggulangi karena dianggap tidak ada. Merebaknya aksi bunuh diri karena frustasi juga dianggap biasa. Bahkan banyak rakyat mati karena kelaparan pun dianggap biasa karena pemerintah tak mengakuinya akibat kelaparan.
 
Korupsi juga akan terus menggurita dan menghabiskan uang negara karena dalam sistem pemerintahan yang penuh kebohongan korupsi sudah dianggap biasa. Dalam banyak kasus, korupsi malah dikemas dalam bentuk kebijakan politik yang bisa tampak bagaikan tindakan yang harus ditempuh. Contoh yang paling menonjol adalah kebijakan bailout Bank Century yang sampai saat ini belum ada tindakan penyelesaian yang pasti meskipun DPR telah menetapkannya sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan.
 
Kebohongan penguasa, meskipun dampaknya sangat destruktif, menjadi sangat sulit ditanggulangi karena biasanya tak terdeteksi oleh publik. Kebohongan penguasa banyak kita jumpai misalnya di balik angka-angka statistik yang dikemas dengan dalil-dalil akademis. Contoh yang paling menonjol adalah angka-angka yang menjadi indikator pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, dan berkurangnya pengangguran.
 
Karena indikator yang dimunculkan tidak sesuai dengan fakta yang ada di tengah-tengah masyarakat maka kebijakan-kebijakan politik yang menyangkut penanggulangan kemiskinan dan pengangguran pun bisa dipastikan akan mandul karena hanya semata-mata di permukaan, sekadar untuk menaikkan citra penguasa.
 
Karena itu, sangat wajar jika penguasa menolak keras pendapat para pemuka agama yang mengatakan pemerintah telah melakukan kebohongan publik. Karena apa yang disampaikan para pemuka agama itu begitu mengena dan bukan tidak mungkin akan memicu kemarahan publik pada penguasa.
 
Jika penguasa punya niat baik dan keinginan kuat untuk memperbaiki kondisi bangsa ini maka seyogianya berterima kasih, atau setidaknya memberi apresiasi kepada para pemuka agama yang telah berhasil membuka tabir kebohongan yang selama ini ditutupi-tutupi dengan angka-angka statistik yang sebenarnya mungkin penguasa sendiri tak menyadarinya.
 
Diakui atau tidak, kebohongan penguasa akan membuat pemerintahan menjadi rapuh, kehilangan legitimasi karena kehilangan kepercayaan dari rakyatnya. Padahal kepercayaan rakyat merupakan modal utama dalam menjalankan pemerintahan. Dalam pemerintahan yang menganut sistem demokrasi, tak ada kekuasaan yang bisa diraih tanpa kepercayaan rakyat.
 
Mengapa seseorang dipilih menjadi penguasa, dasarnya karena rakyat percaya. Bila rakyat sudah tak lagi percaya pada penguasa, akan lebih baik jika penguasa itu mundur dari jabatannya. Tak ada gunanya mempertahankan kekuasaan jika sudah tak bisa lagi dipercaya.

Leave A Comment