Setiap datang peringatan hari kemerdekaan, selalu ada inspirasi yang membuat kita tetap bersemangat dan optimistis meskipun banyak kesulitan hidup mendera. Rupiah boleh terpuruk, perekonomian boleh tersendat, tapi perayaan kemerdekaan tetap meriah. Lihatlah segenap rakyat bersuka cita, mereka bahkan rela mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk merayakan kemerdekaan. Ini menjadi bukti betapa nasionalisme tertanam kuat di hati sanubari segenap rakyat Indonesia.

Memang masih ada juga yang merayakan kemerdekaan dengan cara-cara yang kadang justru menjauh dari makna kemerdekaan, misalnya dengan cara melampiaskan kebencian pada pihak-pihak yang tidak menjadi bagian dari dirinya. Mereka ini merayakan kemerdekaan dengan menunjukkan mental yang belum merdeka. Mereka masih merasa dibayang-bayangi ketakutan pada golongan, agama, dan ras tertentu yang akan  mengancam negaranya. Seolah hanya mereka yang berhak memiliki negara ini. Hanya mereka yang merasa menjadi bagian dari negara ini. Dan, kelompok lain –yang sejatinya juga bagian dari negara ini—dianggap sebagai ancaman.

Makna kemerdekaan tampaknya masih belum tertanam pada sebagian rakyat Indonesia. Kemerdekaan masih ada yang menganggapnya sebagai momentum untuk melampiaskan dendam, atau sebagai waktu yang dianggap tepat untuk menebar kebencian. Mungkin masih ada trauma masa lalu, pada era revolusi fisik saat kebencian antar kelompok masih begitu tajam. Tapi haruskan trauma itu diwariskan hingga anak cucu? Seharusnya penebaran kebencian taka da tempat di peringatan kemerdekaan.

Di sinilah perlunya menanamkan kesadaran akan pentingnya memaknai kemerdekaan secara proporsional. Kemerdekaan yang menjadi hak bukan hanya bagi negara, tapi juga bagi warga negara. Jika dalam konteks masyarakat dunia, kemerdekaan adalah hak setiap negara, maka dalam konteks bernegara, kemerdekaan adalah hak setiap individu warga negara. Kemerdekaan warga negara merupakan kelanjutan dari kemerdekaan negara. Setiap warga negara berhak merayakan kemerdekaan tanpa gangguan dari pihak mana pun.

Bagi Republik Indonesia, kemerdekaan negara, secara formal dimulai sejak Soekarno-Hatta memproklamasikannya, 17 Agustus 1945. Sedangkan kemerdekaan warga negara, mestinya sudah dimulai sejak undang-undang dasar negara diberlakukan (di dalamnya memuat hak-hak kemerdekaan warga negara).

Tapi, para founding fathers RI mungkin tidak pernah menduga bahwa negara yang dilahirkannya tidak bisa berjalan mulus lantaran pesan-pesan ideal yang tertuang dalam UUD 1945 –yang diharapkan menjadi hukum dasar negara—ternyata tidak dijalankan oleh generasi penerusnya. Bahkan ironisnya, bagian dari founding fathers (Soekarno) itu pun sudah memberi contoh cara menyelewengkan isi UUD 1945 melalui penerapan Demokrasi Terpimpin (1959-1965) yang memberangus hak-hak politik warga negara. Dan, pemerintahan Orde Baru di bawah Soeharto, yang mulai berkuasa pada 1966, melanjutkan pendahulunya dengan penerapan Demokrasi Pancasila.

Tafsiran tunggal penyelenggara negara terhadap UUD 1945 yang dipengaruhi baik oleh kepentingan pribadi atau pun kelompoknya telah bertahun-tahun merampas kemerdekaan warga negara. Maka jadilah, sejarah politik Indonesia kontemporer menunjukkan dengan jelas bahwa kedaulatan warga negara telah disulap menjadi kedaulatan pemimpin (rezim). Hak warga negara untuk menikmati kemerdekaan berekspresi dan berorganisasi dimanipulasi dengan beragam bentuk mobilized participation.

Tapi beruntunglah, gerakan reformasi yang terus ditekan dan diberangus, akhirnya berhasil meruntuhkan rezim dan menggemakan proses demokratisasi, antara lain dengan memberikan kemerdekaan yang sebenar-benarnya kepada setiap warga negara. Setidaknya, itulah yang menjadi cita-cita awal para penggerak reformasi politik yang dimulai sejak berakhirnya rezim Soeharto, 21 Mei 1998. Sayangnya, proses demokratisasi itu masih terkendala oleh sejumlah persoalan, antara lain (1) masih kuatnya budaya korupsi; dan (2) belum terbangunnya modal sosial yang memadai.

Ada yang berpendapat, corruption is way of live in Indonesia. Mungkin agak berlebihan, tetapi salah seorang founding fathers, Mohamad Hatta, pernah mengatakan bahwa korupsi sudah cenderung membudaya di kalangan bangsa Indonesia.  Dan, ucapan Hatta itu terbukti. Bahkan sekarang ini, selain membudaya, korupsi juga melembaga sehingga hampir-hampir tidak ada lembaga (baik milik negara maupun swasta) yang terbebas dari korupsi.

Selain korupsi, yang juga menjadi kendala utama demokratisasi adalah belum tersedianya modal sosial yang memadai.  Menurut Robert Putnam (1993), “Building social capital will not be easy, but it is the key to making democracy work.” Artinya, tak ada demokratisasi tanpa modal sosial, meskipun untuk membangunnya bukan perkara yang mudah.

Masyarakat yang memiliki modal sosial disebut Putnam sebagai civic community yang ciri-cirinya: setiap anggota masyarakat secara aktif melibatkan diri dalam urusan publik; mengutamakan persamaan (dalam keberagaman); dan ada hak dan kewajiban yang sama bagi semua. Sifat-sifat yang menonjol adalah solidaritas, kepercayaan, dan toleransi.

Di negeri ini, solidaritas –dalam batas-batas tertentu—sudah terbangun. Tapi, kepercayaan dan toleransi masih menjadi persoalan besar. Karena berbeda kepentingan partai, kepercayaan sulit dibangun. Lantaran perbedaan agama, toleransi seringkali dicampakkan. Lantas, dimanakah substansi Bhinneka Tunggal Ika?

Sejatinya, merdeka dari penjajahan negara asing bukanlah tujuan, melainkan sekadar pintu masuk bagi kemerdekaan setiap warga negara. Dan untuk menjaga kemerdekaan warga negara bukan semata kewajiban penyelenggara negara tapi juga kewajiban seluruh komponen bangsa. Setidaknya masing-masing warga negara mampu menjaga diri untuk tidak merampas kemerdekaan orang lain dalam beragama, berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat. Inilah hakikat kemerdekaan yang harus dijadikan inspirasi sepanjang masa.

Sumber Foto: http://linka08.deviantart.com/

Leave A Comment