Menteri Komunikasi dan Informasi, Tifatul Sembiring baru-baru ini diberitakan akan mengontrol penggunaan twitter agar apa yang terjadi di Timur Tengah (yang dinilai gagal mengontrol twitter) tidak terjadi di Indonesia. Rencana kontroversial ini kontan memicu perdebatan dan kecaman.
 
Tak lama kemudian, Tifatul merilis pelurusan berita, yang intinya dia mengatakan bahwa ada kesalahan media dalam mengutip omongannya sehingga disalahpahami oleh pembaca. Jika benar media salah kutip, kita apresiasi langkah Tifatul yang segera melakukan klarifikasi. Menanggapi berita sumir dengan berita lain (semacam penggunaan hak jawab) jauh lebih baik ketimbang dengan melaporkannya ke polisi (semacam kriminalisdasi media). Tapi, jika benar Tifatul berniat mengontrol twitter saya kira kita juga bisa memahaminya karena langkah semacam itu sudah lumrah dilakukan penguasa yang cenderung alergi dengan kritik. Kita masih ingat, beberapa waktu lalu, Tifatul juga pernah berencana memblokir blackberry kecuali operatornya, Research in Motion (RIM), mau mengikuti ketentuan pemerintah.
 
Harus diakui, belakangan ini, twitter menjadi salah satu media yang paling banyak digemari sekaligus paling ditakuti oleh rezim, terutama yang diktator dan korup. Dengan twitter, publik bisa melakukan banyak hal dan terbukti sangat efektif untuk menjadi media komunikasi, dari sekadar promosi produk, undangan reuni sekolah, mengisi kuliah singkat jarak jauh, hingga untuk menggalang revolusi seperti yang terjadi di negara-negara Timur Tengah.
 
Setidaknya sudah ada dua diktator yang tumbang, antara lain karena pengaruh twitter, yakni Presiden Tunisia Zine al Abidine Ben Ali –yang berkuasa sejak 1987—dan Presiden Mesir Hosni Mubarak. Mubarak yang telah berkuasa selama 30 tahun sempat berusaha untuk menutup akses twitter dan facebook di negaranya tapi gagal karena revolusi rakyat sudah bergerak lebih cepat.  
 
Jika tidak cepat-cepat melakukan perubahan politik,  para penguasa lain di Timur Tengah seperti di Yaman, Oman, Yordan, Qatar, bahkan Iran, bisa bernasib sama seperti Tunisia dan Mesir. Atau setidaknya bernasib seperti Libya yang masih bergejolak hingga saat ini. Dalam proses kemerdekaan Sudan Selatan 9 Juli 2011 lalu pun sedikit banyak twitter ikut berperan.
 
Karenanya sekali lagi, sangat wajar jika ada upaya untuk mengontrol twitter, untuk sekadar melakukan langkah antisipatif, karena diruang komunikasi singkat inilah sudah terbukti revolusi sosial bisa digerakkan. Kabarnya, para penguasa di negeri jiran, Malaysia dan Singapura, mengontrol secara ketat penggunaan twitter, dan media sosial lainnya, tentu saja tanpa harus memberi “pengumuman” terlebih dahulu ke publik. Di kedua negara ini, mengontrol twitter menjadi bagian dari upaya antisipasi dini terhadap kemungkinan pergolakan sosial.
 
Dibandingkan dengan media sosial lain, twitter termasuk microblogging yang enak diakses karena mudah, cepat, dan murah. Hanya dengan tulisan maksimal sepanjang 140 karakter, komunikasi via twitter menjadi sangat efektif, tanpa diganggu iklan atau spam yang sering “nylonong” seperti di akun email atau facebook.
 
Mungkin karena keunggulan-keunggulan inilah yang membuat penggunanya terus melonjak. Kabarnya, pengguna Twitter di Indonesia saat ini telah mencapai angka enam hingga tujuh juta orang, yang membuat Indonesia menjadi negara pengguna Twitter tertinggi di Asia. Bahkan, Indonesia menduduki posisi nomor enam di dunia setelah Amerika Serikat, Inggris, Brasil, Kanada, dan Australia.
 
Dengan jumlah pengguna sebanyak itu, mengontrol twitter ( jika benar dilakukan) bisa menjadi langkah yang merepotkan dan membuang-buang waktu. Jika motifnya untuk mencegah agar apa yang terjadi di Tunisia dan Mesir tidak terjadi di Indonesia, langkah yang paling efektif adalah dengan kebijakan-kebijakan politik yang konstruktif, memperbaiki kinerja, terutama dengan mengurangi secara signifikan angka pengangguran dan kemiskinan yang bisa menjadi pemicu utama gejolak sosial.

Leave A Comment