Akhir-akhir ini banyak fenomena yang unik dalam kehidupan bernegara kita, di antara contohnya yang paling menonjol adalah soal (rencana) dikeluarkannya fatwa haram bagi orang kaya membeli bahan bakan minyak bersubsisi (premium). Jika fatwa ini benar-benar dikeluarkan, mungkin akan menjadi fatwa yang paling kontroversial, atau bahkan paling aneh di antara sekian banyak fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang sudah dikeluarkan.

Mengapa aneh? Pertama, karena fatwa secara terminologis bertalian dengan soal hukum halal haram, yang biasanya untuk makanan dan minuman atau hal-hal lain yang bisa dikonsumsi manusia. Tentu tak lazim jika ada label “halal” untuk barang-barang yang tidak dikonsumsi. Kalau ada fatwa haram meminum premium mungkin tepat, karena premium mengandung zat-zat yang berbahaya bagi tubuh. Tapi kalau ada fatwa haram membeli premium, kedengarannya  sangat ganjil. Argumen bahwa membeli premium (BBM bersubsidi) sama dengan merampas hak orang miskin sama sekali kurang tepat karena orang miskin dalam kategori pemerintah Indonesia adalah setiap individu dengan batas pengeluaran per bulan maksimal Rp 211.726,-. Dengan pengeluaran sebesar ini, untuk makan sehari-hari dengan nasi dan lauk-pauk yang paling murah pun rasanya kurang. Belum ditambah kebutuhan sandang (pakaian) dan kebutuhan papan (rumah tinggal).

Artinya, kalau pun misalnya semua orang kaya tidak membeli premium, orang miskin (yang sesuai kriteria pemerintah) tak akan ada yang mampu membelinya. Yang kemungkinan terjadi, orang-orang kaya menyuruh orang-orang miskin membeli premium, untuk kepentingan dirinya. Orang miskin hanya menerima upah jasa dari proses jual beli itu.

Kedua, secara fungsional, fatwa halal-haram hanya diperuntukkan bagi orang-orang muslim. Bagi non-muslim, yang difatwakan haram oleh MUI tak berlaku. Sementara yang membutuhkan premium adalah seluruh rakyat tanpa kecuali, tanpa memandang apakah agama yang dipeluknya Islam atau bukan. Karenanya akan sangat aneh jika premium haram bagi muslim sementara tidak bagi non-muslim.

Ketiga, subsidi BBM  adalah kebijakan pemerintah di bidang pengaturan energi yang berada diluar domain agama, bahkan tidak ada kaitan langsung dengan masalah moralitas secara umum. Kalau kebijakan pemerintah dalam mengatur tata cara pendirian rumah ibadah, atau tata cara beribadah (seperti menentukan waktu puasa dan haji) tentu salah jika MUI tak ikut terlibat.  

Kalau pun tak ada kaitan langsung dengan urusan ibadah, kalau masih berkaitan dengan urusan moral secara universal seperti soal korupsi tentu masih bisa dipahami jika ada fatwa MUI. Maka sebagai contoh kita mendukung sepenuhnya fatwa MUI yang mengharamkan korupsi. Begitu pun fatwa (seruan) yang mengharamkan (melarang) pejabat pemerintah berbohong pada rakyat.
 
Kenapa ada istilah BBM bersubsidi dan non-subsidi pada dasarnya merupakan out put dari ketidaktegasan pemerintah dalam mengatur kebijakan energi dan sumberdaya mineral (ESDM). Jika pemerintah benar-benar menginginkan anggaran belanja yang tidak terbebani oleh subsidi BBM maka harga premium harus dinaikkan hingga pada tingkat yang wajar. Pilihan yang mungkin tidak populer tapi jauh lebih rasional.
Coba lihat apa yang terjadi akibat yang timbul dari ketidaktegasan pemerintah? Kementerian ESDM harus direpotkan dengan kerja-kerja yang mubazir seperti pembuatan iklan dengan berbagai ragam dan di berbagai media. Ongkosnya sudah pasti mahal tapi hasilnya belum tentu memadai. Iklan agar orang kaya tidak membeli BBM bersubsidi belum tentu ada yang mau mengikutinya.

Pemerintah tampaknya sudah kehilangan akal bagaimana caranya agar  larangan membeli premium bagi orang-orang kaya bisa benar-benar efektif. Mengajak MUI untuk ikut serta mencari jalan keluar dianggap sebagai pilihan yang tepat. Betul bahwa MUI menjadi tempat berkumpulnya para pemuka agama yang mungkin banyak pengikutnya dari kalangan umat. Tapi meminta MUI mengeluarkan fatwa haram pembelian premium belum tentu diikuti oleh umat. Maka, (rencana) fatwa haram premium itu bukannya ikut mengatasi masalah malah menambah masalah.

Leave A Comment