Faktor etnis dan agama merupakan isu lama yang senantiasa muncul dalam setiap proses pemilihan umum, di semua tempat, termasuk di Amerika Serikat yang kerap kita sebut sebagai negara kampiun demokrasi.

Kandidat calon presiden Amerika Serikat dari Partai Republik, Ben Carson,  menegaskan bahwa orang-orang Muslim tidak cocok menjadi Presiden AS, karena keimanan mereka tidak selaras dengan konstitusi AS. “I would not advocate that we put a Muslim in charge of this nation. I absolutely would not agree with that,” demikian tegas Carson dalam jumpa pers di Washington, Minggu (20/9).

Selain Carson, kandidat Partai Republik lainnya, Donald Trump juga menegaskan hal serupa, bahkan pengusaha yang tengah populer namanya di Indonesia karena pertemuannya dengan Ketua dan Wakil Ketua DPR ini juga menegaskan bahwa Presiden Barack Obama termasuk bagian dari Islam di Amerika.

Tentu saja, pernyataan Trump menimbulkan reaksi keras karena tak sekadar rasis, tapi juga mengandung kebohongan yang nyata karena publik tahu Barack Obama bukan Muslim dan mengenai agama ini sudah ia nyatakan berkali-kali Tak ayal, tokoh-tokoh Muslim AS termasuk Keith Ellison, politisi Muslim pertama yang terpilih menjadi anggota Kongres AS juga mengecam, baik pernyataan Carson maupun Trump.

Dalam demokrasi, faktor agama, juga etnis, seharusnya sudah bukan menjadi masalah karena yang paling penting adalah kemampuannya memimpin. Agama, juga etnis, mungkin ada pengaruhnya karena pemimpin merupakan representasi suara mayoritas, tanpa menafikan hak-hak dan kepentingan minoritas.

Dengan alasan ini, di Indonesia, Jusuf Kalla pernah menyampaikan pendapat tentang perlunya jabatan Presiden untuk tokoh Jawa. Karena Jawa mewakili penduduk mayoritas. Tapi, Indonesia tentu saja berbeda dengan AS.

Tapi dalam sistem demokrasi tidak menutup kemungkinan kepentingan minoritas bisa mengalahkan yang mayoritas. Tentu, jika yang minoritas mampu menunjukkan kualifikasi-kualifikasi objektif yang menjadi kebutuhan bersama. Di sinilah letak keunggulan demokrasi yang sama sekali tidak menoleransi diskriminasi. Objektivitas demokrasi bisa datang kapan saja, dan berasal dari mana saja.

Dalam jajak pendapat calon presiden yang dilakukan sejumlah lembaga survai independen, alasan utama memilih presiden pada umumnya didasarkan pada kualifikasi-kualifikasi objektif seperti kemampuan mengatasi pengangguran dan kemiskinan, kemampuan memberantas korupsi, dan kemampuan mengelola negara secara umum. Kalau pun ada alasan yang bersifat subjektif seperti faktor agama atau etnis, persentasenya sangat kecil, sama sekali tidak signifikan.

Tapi, tentu kita tahu, alasan publik memilih presiden pada dasarnya merupakan bentuk ideal dari harapan-harapan yang mereka inginkan, tidak selalu mencerminkan keadaan yang sesungguhnya. Pada faktanya, dalam beberapa kasus Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) misalnya, faktor kedaerahan seringkali menjadi alasan utama seseorang mencalonkan diri, dan nyatanya, para pemilih pun lebih merasa cocok memilih pemimpin yang berasal etnis yang sama dengan dirinya.

Tapi dari jajak pendapat jelas bahwa preferensi pemilih yang paling kuat pengaruhnya bukan karena etnis atau agama melainkan lebih karena kemampuan dan pendekatan-pendekatan politik yang digunakannya pada saat kampanye. Politisi seperti Basuki Tjahaja Purnamatelah membuktikan bahwa dirinya terpilih secara signifikan di Kabupaten Belitung Timur yang mayoritas penduduknya Muslim.

Pernyataan Carson dan Trump bisa jadi blunder terbesar dalam sejarah politik AS di era modern. Bahkan di Indonesia yang demokrasinya belum mapan pun, soal etnis dan agama bukan faktor signifikan, mestinya AS jauh lebih maju karena sudan mempraktikkan demokrasi selama ratusan tahun.

Leave A Comment