Puncak dari kekisruhan persepakbolaan nasional kita akhirnya berujung pada pemberian sanksi Federasi Sepakbola Internasional (FIFA) terhadap Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI). Dalam surat Komite Eksekutif FIFA tertanggal 30 Mei 2015 yang ditujukan pada Sekretaris Umum PSSI, Karim Azwan, disebutkan bahwa PSSI diskors (suspended).

Implikasi dari suspense ini, pertama, PSSI kehilangan hak keanggotaannya (pasal 12 ayat 1 Statuta FIFA) dan semua tim Indonesia (nasional atau klub) tidak boleh terlibat kontak olahraga secara internasional, termasuk berpartisipasi dalam kompetisi (yang digelar) FIFA dan AFC (Asosiasi Sepakbola Asia); Kedua, PSSI dan para ofisialnya tidak akan mendapatkan program pengembangan FIFA atau AFC, pendidikan, atau pelatihan selama masa hukuman.

Banyak kalangan berpendapat, dengan adanya suspense ini telah terjadi kiamat dalam persepakbolaan nasional. Saya tak sepakat dengan pendapat ini. Menurut saya justru yang terjadi sebaliknya, inilah momentum untuk merevolusi PSSI yang selama ini diduga banyak kalangan melakukan kejahatan-kejahatan etik seperti pengaturan skor pertandingan, penelantaran pemain, ketidakadilan perlakuan terhadap klub-klub, dan yang paling menjijikkan adalah peristiwa “sepakbola gajah” dengan cara membobol gawang sendiri.

Kejatahan-kejahatan ini memang bagi masyarakat pada umumnya tidak bisa dilihat dengan kasat mata kecuali kasus “sepakbola gajah”. Tapi bagi mereka yang terlibat langsung dalam pengelolaan klub-klub niscaya semuanya dapat dirasakan dengan sangat nyata. Ada mafia yang tak tersentuh yang mendalangi kejahatan-kejahatan itu, dan tidak mudah untuk diberantas.

Maka wajar belaka jika kalangan yang menjadi bagian dari mafia, dan masyarakat umum yang tidak mengetahui cara kerja mafia ini berteriak lantang menolak pembekuan PSSI yang dilakukan Menpora Imam Nahrowi. Bahkan melalui Wakil Presiden Jusuf Kalla mereka berupaya untuk membatalkan keputusan Menpora. Untungnya, Presiden JokoWidodo membela dan mendukung semua langkah Menpora untuk melakukan pembenahan sepakbola nasional.

Ini merupakan sejarah baru bagi PSSI, justru di tangan Menpora yang dianggap tidak memiliki pengalaman dan kompetensi dalam mengelola olahraga, PSSI dibekukan. Sebuah langkah berani yang patut diapresiasi.

Bahwa kemudian pembekuan ini berimplikasi pada turunnya sanksi FIFA adalah hal yang wajar karena di samping FIFA tidak mengizinkan adanya intervensi pemerintah terhadap asosiasi sepakbola, tapi yang harus juga kita cermati, FIFA sendiri merupakan sarang mafia, yang dibuktikan dengan penangkapan sembilan tokoh sepakbola dunia yang tujuh di antaranya merupakan pejabat tinggi FIFA. Mereka ditangkap polisi karena terlibat korupsi dan suap.

Dengan ditangkapnya para petinggi FIFA, sebenarnya secara moral PSSI pun ikut terkena imbasnya. Publik lantas berpikir, wajar terjadi korupsi dalam tubuh PSSI karena para pengurusnya merupakan perpanjangan tangan dari pengurus FIFA yang koruptif itu. PSSI yang hanya tunduk pada statuta FIFA berakibat pada, seolah-olah para pengurus PSSI kebal hukum dan tidak bisa diintervensi pihak luar termasuk pemerintah.

Mengapa persepakbolaan kita amburadul dan prestasinya sangat payah? Karena dikelola oleh asosiasi yang koruptif, lebih mengedepankan keuntungan bisnis ketimbang prestasi para atletnya. Laporan keuangannya sangat tertutup, bahkan—dengan dalih hanya tunduk pada statuta FIFA—keputusan Komisi Informasi Publik (KIP) yang mewajibkan PSSI untuk mengumumkan laporan keuangannya pun diabaikan.

Suspensi FIFA menjadi momentum untuk merombak itu semua. PSSI butuh gerakan revolusioner, dan sekarang inilah saatnya. Pemerintah dibantu berbagai kalangan yang peduli dengan persepakbolaan nasional, harus secepatnya mencari jalan keluar. Tim transisi yang sudah dibentuk pemerintah harus segera menjalankan roadmap yang telah disusun dengan sebaiknya-baiknya.

Berkacalah pada Australia, Brunei Darussalam, yang sepakbolanya mulai bangkit justru setelah di-suspensi oleh FIFA. Yang terpenting, setelah suspense terjadi, langkah-langkah konkret perbaikan sepakbola harus segera ditempuh, bisa dengan merombak total PSSI atau menggantinya dengan asosiasi baru dengan ketentuan-ketentuan baru.

Semua stakeholder seperti klub, organisasi suporter, dan semua kalangan yang terlibat dan peduli dengan sepakbola ada baiknya diajak bicara untuk mencari solusi-solusi yang kontruktif. Dan yang tidak kalah penting, mereka yang merasa dirugikan dengan adanya suspense ini juga harus dicarikan jalan keluarnya segera. Pada dasarnya mereka posisinya sama seperti korban bencana.

Tidak ada salahnya pemerintah memberikan bantuan karena mereka korban bencana PSSI. Kepada para pengurus PSSI, sudah bukan saatnya lagi untuk melawan. Mereka seharusnya dengan elegan mengundurkan diri dan menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk menempuh langkah-langkah revolusioner dalam menyembuhkan penyakit kanker yang ada dalam tubuh PSSI.

Sumber Foto: https://agfian.wordpress.com/2012/03/02/bukalah-matamu-pssi/

Leave A Comment