Prof Dr Adnan Buyung Nasution, SH atau yang lebih populer disapa Bang Buyung adalah salah satu pejuang hukum dan keadilan yang sulit dicari tandingannya di negeri ini. Kiprahnya sebagai advokat/pengacara ditekuninya selama 36 tahun. Ada banyak kasus yang ia tangani, dan ada banyak tokoh yang ia lahirkan dan berkiprah di arena yang sama.

“Bang Buyung adalah tokoh panutan, pejuang hak asasi manusia yang jujur, berintegritas, dan profesional,” demikian kata Presiden Joko Widodo. Di mata Wakil Presiden Jusuf Kalla, doktor bidang hukum lulusan Universitas Utrecht, Belanda, ini adalah pengacara besar yang punya prinsip. Dari pejabat tinggi negara hingga rakyat jelata mengakui betapa kehadiran Bang Buyung sebagai pendekar di bidang hukum.

Andaikan tidak ada Bang Buyung, kita tidak tahu seperti apakah wajah hukum di negeri ini. Apakah lebih baik, atau sebaliknya jauh lebih buruk? Kita tak bisa menjawabnya secara pasti, karena perjalanan hidup saat ini tidak beranjak dari pengandaian-pengandaian, tapi berpijak pada fakta-fakta.

Faktanya, hukum kita saat ini sudah cukup baik –meskipun tetap masih banyak kritik. Keadilan tak hanya dirasakan oleh mereka yang beruang, yang bisa menyewa para pengacara mahal. Bahwa masih banyak kaum papa yang masih belum bisa memperjuangkan hak-haknya, itu bukti bahwa penegakkan hukum merupakan proses yang tak pernah berhenti (never ending process).

Sudah banyak kaum papa yang bisa merasakan keadilan dan hak-haknya walau dalam batas-batas yang belum maksimal. Keadaan ini, jika kita telusuri sejarahnya, tidak bisa lepas dari peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang diinisiasi pembentukannya oleh Bang Buyung pada 28 Oktober 1970.

Bang Buyung adalah Direktur/Ketua Dewan Pengurus LBH pertama (1970-1986) yang banyak membela korban kediktatoran rezim Orde Baru. Setelah beroperasi selama satu dasawarsa, 13 Maret 1980 status badan hukum LBH ditingkatkan menjadi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI).

Dengan menyuarakan dan memperjuangkan prinsip-prinsip keadilan, LBH/YLBHI tampil di tengah panggung perlawanan terhadap ketidakadilan struktural yang menjadi bagian tak terpisahkan dari pola-pola pembangunan yang dirancang rezim Orde Baru. Kaum buruh, petani, dan mahasiswa yang dinistakan karena menentang kebijakan pembangunan Orde Baru mendapatkan pembelaan dan bantuan hukum secara cuma-cuma dari LBH/YLBHI.

Karena itulah, LBH/YLBHI kemudian menjadi tumpuan para pencari keadilan, terutama bagi mereka yang tersisihkan dan tidak berdaya menghadapi kekuatan negara. Pada era Orde Baru, lembaga ini bahkan bisa dikatakan menjadi satu-satunya tempat mencari keadilan dan lembaga bantuan hukum yang berani berdiri di depan menghadapi rezim Soeharto yang ditopang kekuatan militer. Tidak sedikit warga masyarakat (rakyat) yang tergusur karena proyek pembangunan yang dilakukan semena-mena, dan LBH/YLBHI menjadi tempat bernaung bagi mereka yang tergusur itu.

Selain memperjuangkan keadilan bagi mereka yang tertindas, LBH/YLBHI melalui tangan dingin Bang Buyung, melakukan proses kaderisasi sehingga melahirkan para pejuang keadilan. Munir Said Thalib (Munir) adalah salah satu dari pejuang keadilan dan HAM yang lahir dari rahim LBH/YLBHI.

Selain Munir, banyak tokoh-tokoh lain yang lahir dari LBH/YLBHI seperti Bambang Widjojanto (Wakil Ketua KPK non Aktif), Abdurrahman Saleh (Jaksa Agung 2004-2007), Teten Masduki (Kepala Staf Kepresidenan), Benny K Harman (Wakil Ketua Komisi III DPR RI), Hendardi, dan lain-lain.

Sayang, Bang Buyung kini telah tiada. Indonesia kehilangan salah satu putra terbaiknya di bidang hukum pada Rabu, 23 September 2015 di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta, setelah selama satu minggu dirawat secara intensif karena gagal ginjal dan jantung. LBH/YLBHI adalah salah satu warisan Bang Buyung yang paling berharga.

“Jagalah LBH/YLBHI. Teruskan pemikiran dan perjuangan bagi si miskin dan tertindas,” demikian pesan Bang Buyung yang ditulisnya, Minggu, 20 September 2015. Selamat jalan pejuang keadilan. Indonesia sangat beruntung karena memiliki Bang Buyung.

Leave A Comment